Belgia Resmi Larang Impor Barang dari Permukiman Ilegal ‘Israel’

Hidayatullah.com – Pemerintah federal Belgia mensahkan larangan impor barang-barang yang diproduksi di pemukiman ilegal ‘Israel’ di wilayah Palestina yang diduduki. Hal ini menambah panjang daftar negara melarang perdagangan dengan entitas terkait Zionis ‘Israel’.

Keputusan tersebut diambil pada rapat kabinet terakhir pemerintah sebelum liburan musim panas, menurut laporan Kantor Berita Belgia (Belga) pada hari Sabtu. Sesuai dengan komitmen mereka pada tahun lalu terkait genosida ‘Israel’ di Gaza.

Awal pekan ini, Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot mendesak rekan-rekan Uni Eropa dalam pertemuan tertutup di Brussels untuk memberlakukan larangan di seluruh blok, menuduh Komisi Eropa menawarkan para menteri “sekadar umpan” daripada rencana nyata untuk bertindak.

Argumen untuk kontrol yang lebih ketat diperkuat tahun ini oleh investigasi Global Echo Litigation Center, yang memeriksa lebih dari 30.000 dokumen ekspor yang mencakup ribuan pengiriman pertanian ‘Israel’ ke Eropa.

Sedikitnya satu dari enam kiriman berisi barang-barang yang ditanam di permukiman di Tepi Barat atau Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dan angka ini meningkat menjadi hampir satu dari lima kiriman yang ditujukan untuk negara-negara Uni Eropa.

Investigator menemukan bahwa para eksportir berupaya menyembunyikan bahwa produk mereka berasal dari Palestina dengan melabelinya dengan label ‘Israel’, mencampurnya dengan stok asli ‘Israel’, atau mengirimkannya ke alamat yang tidak terkait dengan tempat penanamannya.

Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ‘Israel’, membeli hampir 30 persen ekspornya dan menyumbang hampir sepertiga dari total perdagangan barangnya, senilai 43 miliar euro (49 miliar dolar AS) tahun lalu.

Belgia bergabung dengan daftar negara yang tidak lagi menunggu tindakan Uni Eropa secara keseluruhan.

Spanyol memberlakukan larangan tersebut dalam undang-undang pada September lalu, Belanda menyetujuinya pada Mei, dan Slovenia mengadopsi langkah serupa awal tahun ini.

Perbedaan antara 27 negara anggota Uni Eropa telah mempersulit blok tersebut untuk bertindak tegas dalam masalah ini.

Parlemen Irlandia mengesahkan larangannya sendiri pada 15 Juli, beberapa hari sebelum langkah Belgia.

Gelombang larangan berskala nasional ini menyusul upaya Uni Eropa awal bulan ini untuk mengoordinasikan tindakan di antara negara-negara anggotanya.

Komisi Eropa dilaporkan telah mengedarkan sebuah dokumen ke ibu kota negara-negara Uni Eropa yang menjabarkan tiga pilihan: larangan impor, skema perizinan, atau tarif tinggi untuk barang-barang yang terkait dengan pemukiman. Namun, tidak ada keputusan yang diambil.

Lima mantan pejabat Eropa, termasuk mantan Perdana Menteri Italia Enrico Letta dan mantan Wakil Kanselir Jerman Sigmar Gabriel, menerbitkan seruan bersama agar Uni Eropa mengadopsi larangan di seluruh blok.

Mereka berpendapat bahwa larangan nasional seperti yang diterapkan Belgia hanya memiliki bobot terbatas, karena barang yang melewati bea cukai di satu negara anggota dapat bergerak bebas di seluruh blok lainnya.

Larangan tersebut, tulis mereka, tidak akan sama dengan sanksi terhadap ‘Israel’ tetapi hanya akan menyelaraskan kebijakan perdagangan Uni Eropa dengan pembatasan yang telah diterapkan sebelumnya, termasuk pada mineral konflik dan barang yang dibuat dengan kerja paksa.

Beberapa negara Uni Eropa, termasuk Spanyol, Italia, dan Jerman, juga telah bertindak untuk membatasi ekspor senjata ke ‘Israel’ terkait perang di Gaza.

‘Israel’ telah menduduki Tepi Barat sejak 1967. Lebih dari 500.000 pemukim ‘Israel’ tinggal di wilayah tersebut, tidak termasuk Yerusalem Timur yang diduduki, di antara sekitar tiga juta warga Palestina.

Dalam opini penasihat Juli 2024, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan ‘Israel’ atas tanah Palestina dan pemukimannya di Tepi Barat adalah ilegal dan negara-negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah hubungan perdagangan atau investasi yang membantu mempertahankan situasi tersebut.

Pemerintah Zionis ‘Israel’ saat ini secara terbuka membanggakan diri sebagai pemerintah yang paling mendukung pemukiman di Tepi Barat dalam sejarah berdirinya mereka. Sejak pemerintahan Netanyahu dibentuk pada akhir tahun 2022, Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, telah menyaksikan percepatan yang signifikan dalam aktivitas pemukiman.*