Hidayatullah.com – Entitas Zionis melarang siapapun yang menyebut ‘Israel’ sebagai negara Apartheid untuk menginjakkan kaki di tanah penjajahannya. Larangan itu berlaku bahkan bagi pekerja kemanusiaan dan aktivis HAM.
Melansir Quds News Network pada Selasa (21/07/2026), larangan itu disampaikan oleh Alex Stein, seorang hakim Mahkamah Agung ‘Israel’ dalam sidang yang membahas keputusan Zionis melarang organisasi kemanusiaan internasional untuk beroperasi di Palestina.
Alex Stein mengatakan siapa pun yang menggambarkan Israel sebagai negara apartheid “tidak berhak menginjakkan kaki” di sana, menganggap kata itu sebagai bagian dari rencana untuk mengakhiri keberadaan ‘Israel’. Padahal, pengadilan tertinggi dunia telah menyatakan ‘Israel’ bertanggung jawab atas Apartheid pada dua tahun lalu.
Sejumlah kelompok kemanusiaan internasional mengajukan gugatan ke pengadilan setelah ‘Israel’ menolak permintaan mereka untuk terus beroperasi dan melayani penduduk Palestina.
Panel hakim yang terdiri dari tiga hakim, Yael Willner, Ruth Ronnen, dan Stein, menerima argumen negara bahwa mereka dapat mempertimbangkan apa yang disebutnya sebagai delegitimasi ‘Israel’ ketika memutuskan apakah akan mengizinkan kelompok-kelompok tersebut untuk bekerja, dan merekomendasikan agar para pemohon menarik banding mereka.
Baca Juga
Stein berdalih menyebut ‘Israel’ sebagai negara apartheid bukanlah kritik yang benar dan menyebut ucapan itu melanggar batas.
Gugatan tersebut diajukan oleh Save the Children, yang telah bekerja di wilayah pendudukan dan di seluruh dunia selama bertahun-tahun, kelompok Italia CESVI, dan organisasi Swedia Diakonia.
Panel tersebut mengutip pernyataan yang dikaitkan dengan kelompok-kelompok tersebut dan hubungan beberapa di antaranya dengan Islamic Relief, yang dilarang oleh ‘Israel’ pada tahun 2014, untuk membenarkan penolakan izin operasi mereka. Willner, yang memimpin panel tersebut, mengatakan bahwa negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri dari badan-badan yang mengecam atau memboikotnya, dan bahwa hal ini tidak membenarkan intervensi pengadilan.
Larangan itu sendiri didasarkan pada resolusi kabinet yang diadopsi dua tahun lalu yang menetapkan ketentuan ketat untuk kegiatan kemanusiaan di wilayah pendudukan, termasuk ketentuan bahwa setiap kelompok yang mempromosikan delegitimasi ‘Israel’ tidak akan diizinkan untuk beroperasi.
Pengacara organisasi-organisasi tersebut berpendapat bahwa kritik terhadap negara adalah ekspresi yang sah, bahwa Islamic Relief adalah badan internasional besar yang diakui oleh Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak bekerja sama dengannya di Gaza dan Tepi Barat. Pengadilan menolak argumen-argumen tersebut.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
