Hidayatullah.com – Amerika Serikat mengumumkan telah menjalin kerjasama nuklir sipil dan pengamanannya dengan Arab Saudi. Dua kesepakatan terpisah itu, lansir TRT World, ditandatangani oleh Sekretaris Departemen Energi AS Chris Wight dan Menteri Energi Saudi Abdulaziz bin Salman.
“Bersama-sama, kedua perjanjian ini menjadi dasar hukum untuk kemitraan bernilai miliaran dolar selama beberapa dekade yang mendorong sejumlah tujuan ekonomi dan strategis prioritas, termasuk non-proliferasi nuklir,” kata Departemen Energi AS dalam sebuah pernyataan pada Rabu (22/07/2026).
Selama bertahun-tahun, AS dan Arab Saudi telah membahas kesepakatan kerja sama nuklir ini. Di mana Saudi akan mendapatkan akses ke teknologi AS dan perusahaan AS berpeluang untuk mendapatkan kontrak untuk fasilitas energi atom Saudi.
Kabar ini memunculkan kembali kekhawatiran tentang keamanan, profilerasi senjata dan dampaknya terhadap politik di kawasan yang rawan konflik.
Seperti semua penandatangan Perjanjian Non-Profilerasi Nuklir (NPT), Arab Saudi berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dan menyetujui inspeksi internasional. Namun, AS tidak puas hanya dengan komitmen itu.
Isu utama adalah apakah Washington akan setuju untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di wilayah Saudi, kapan hal itu terjadi dan apakah Saudi memiliki akses ke fasilitas tersebut atau fasilitas tersebut hana akan dioperasikan oleh pegawai AS.
Menurut TRT, Arab Saudi memiliki cadangan bijih uranium di wilayahnya. Secara teori, Saudi mampu dapat menggunakan fasilitas pengayaan untuk menghasilkan uranium yang sangat diperkaya, yang jika dimunirkan, dapat menghasilkan bahan fisil untuk bom.
Seorang narasumber yang mengetahui kesepakatan itu, mengatakan bahwa dalam perjanjian nuklir tersebut Washington tidak diwajibkan untuk mentransfer teknologi atau kemampuan apapun ke Arab Saudi.
Meski begitu, sekutu utama AS, yaitu Israel telah berulang kali menyampaikan penolakannya terhadap program nuklir sipil Saudi.
Pemerintahan Trump mengatakan perjanjian tersebut akan menyediakan miliaran dolar untuk industri nuklir AS.
Sebuah ketentuan dalam kesepakatan berdurasi 30 tahun tersebut berpotensi memungkinkan perusahaan AS membangun fasilitas pengayaan uranium di Arab Saudi, seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal.
Kesepakatan tersebut diperkirakan akan diajukan ke Kongres dalam beberapa hari mendatang, tetapi persetujuannya tidak diperlukan agar kesepakatan tersebut dapat disahkan.*




