Hidayatullah.comHidayatullah.comHidayatullah.com
Pemberitahuan Lebih Banyak
Font ResizerAa
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Font ResizerAa
Hidayatullah.comHidayatullah.com
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Pencarian
  • Beranda
  • Berita
  • Kajian
  • Artikel
  • Kolom
  • Feature
  • Ragam
  • Hidcompedia
  • Fiqih
  • Sejarah
  • Palestina
  • Khutbah Jumat
Berita

1.300 Dapur MBG Ditutup, DPR Tegaskan Keselamatan Anak Jangan Pernah Jadi Kompromi

Admin Hidcom
Terakhir diupdate: 20 Agustus 2026 13:38 1:38 pm
Admin Hidcom
Dipublikasikan 20 Agustus 2026 15:00
Bagikan
Anggota DPR RI, Netty Prasetiyani
Bagikan

Hidayatullah.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sekitar 1.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum memenuhi standar keamanan dan higiene pangan.

Menurut Netty, penertiban tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan program MBG tidak hanya mengejar perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga menjamin makanan yang disajikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi, khususnya oleh anak-anak.

“Ketika menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Kalau ada dapur yang belum memenuhi standar, memang harus dibenahi sebelum kembali beroperasi,” ujar Netty dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai pemenuhan standar keamanan pangan harus menjadi persyaratan mutlak bagi seluruh SPPG. Standar tersebut mencakup Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), kondisi sanitasi dapur, hingga penerapan sistem pengawasan keamanan pangan.

Netty menegaskan, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Pemerintah perlu membangun mekanisme evaluasi yang rutin dan menyeluruh agar potensi masalah dapat dideteksi sejak dini.

Baca Juga

Negara Bagian Nigeria akan Diperbolehkan Membentuk Kepolisian Sendiri
Jumlah Muslim Dunia Diproyeksikan akan Melebihi Kristiani Pada 2035
UU Anti Gay di Trinidad dan Tobago Dibatalkan Pengadilan Inggris
Rais Aam Hidayatullah: Menampilkan Kemuliaan Islam adalah Kewajiban Setiap Muslim
PBNU Dorong Langkah Struktural Negara dan Regulasi untuk Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ

“Evaluasi SPPG harus dilakukan secara berkala dan transparan. Pengawasan jangan hanya bergerak setelah terjadi persoalan, tetapi harus memastikan seluruh proses, mulai dari bahan baku, pengolahan, kebersihan dapur, distribusi, sampai makanan diterima penerima manfaat, memenuhi standar,” katanya.

Meski mendukung penutupan dapur yang tidak memenuhi ketentuan, Netty mengingatkan agar langkah penertiban tersebut tidak berdampak pada terhentinya layanan MBG bagi anak-anak penerima manfaat.

Menurutnya, BGN perlu menyiapkan mekanisme pengganti apabila sebuah SPPG harus dihentikan sementara. Dengan demikian, penegakan standar keamanan pangan tetap berjalan tanpa mengorbankan hak penerima manfaat untuk memperoleh makanan bergizi.

“Penertiban harus berjalan, tetapi pelayanan kepada anak-anak juga jangan terhenti. Kalau satu dapur ditutup karena tidak memenuhi standar, harus segera ada solusi agar penerima manfaat tetap mendapatkan makanan bergizi dan aman,” ujarnya.

Netty mengatakan program MBG merupakan program berskala besar dengan jumlah penerima manfaat yang sangat banyak. Karena itu, tata kelola program harus dibangun dengan sistem pengawasan yang kuat, profesional, dan akuntabel.

Ia mengingatkan agar keberhasilan MBG tidak hanya diukur berdasarkan jumlah makanan yang berhasil didistribusikan kepada masyarakat. Aspek kualitas gizi dan keamanan pangan juga harus menjadi indikator utama keberhasilan program.

“MBG adalah program besar dengan jumlah penerima yang sangat banyak. Karena itu, tata kelolanya juga harus dibangun dengan standar yang kuat. Kita ingin MBG sukses bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.

Menurut Netty, penataan dan evaluasi terhadap SPPG dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem pelaksanaan MBG secara keseluruhan. Dapur yang belum memenuhi standar perlu diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebelum kembali melayani penerima manfaat.

Pada saat yang sama, pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar standar yang telah ditetapkan tidak sekadar menjadi persyaratan administratif, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Netty berharap langkah BGN dalam menertibkan SPPG dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan program MBG yang lebih profesional, higienis, transparan, dan berkelanjutan.

“Tujuan akhirnya tetap sama: anak-anak Indonesia mendapatkan makanan bergizi dengan aman. Standar harus ditegakkan, tetapi akses penerima manfaat juga harus dijaga,” pungkas Netty.*

Redaktur: Admin Hidcom
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!

Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah

donasi online
TAG:Dapur MBGDPRkeracunanSPPG
Bagikan tulisan ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Email Salin tautan Print
Tulisan sebelumnya LBH Hidayatullah Berikan Edukasi Hukum di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan
Tulisan selanjutnya Kemenhaj Usulkan BPIH 2027 Sebesar Rp107,34 Juta per Jamaah

Ikuti Kami

1.2KLike
89KFollow
27.8KFollow
222KSubscribe
Ad image
Ad image

Terpopuler

Berita

Aturan Diperketat Migrasi ke Negara Kaya Berkurang

Berita
14 November 2026 16:53
Rais Aam Hidayatullah: Menampilkan Kemuliaan Islam adalah Kewajiban Setiap Muslim
Militer Amerika Bantah Klaim Iran Soal Serangan Sistem Radar di Bahrain
10.000 Warga Palestina Menanti Haji, 400 Meninggal Sebelum Berangkat
PBNU Dorong Langkah Struktural Negara dan Regulasi untuk Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ

Terbaru

  • Mohamad Roem: Apa Arti Hidup ini Kalau Tidak Dapat Berjuang?
  • Negara Bagian Nigeria akan Diperbolehkan Membentuk Kepolisian Sendiri
  • Jumlah Muslim Dunia Diproyeksikan akan Melebihi Kristiani Pada 2035
  • UU Anti Gay di Trinidad dan Tobago Dibatalkan Pengadilan Inggris
  • Rais Aam Hidayatullah: Menampilkan Kemuliaan Islam adalah Kewajiban Setiap Muslim
  • PBNU Dorong Langkah Struktural Negara dan Regulasi untuk Cegah Penyebaran Budaya LGBTQ
  • 10.000 Warga Palestina Menanti Haji, 400 Meninggal Sebelum Berangkat
  • Lembaga Komunikasi Turki: ‘Israel’ Secara Sistematis Sebarkan Kebohongan tentang Gaza
  • A.M. Sangadji dan Kepedulian terhadap Persoalan Palestina
  • Sahabat Al-Aqsha Mulai Salurkan Bantuan Musim Dingin untuk Pengungsi Palestina di Gaza

Mungkin Anda Juga Suka

Berita

Lembaga Komunikasi Turki: ‘Israel’ Secara Sistematis Sebarkan Kebohongan tentang Gaza

17 November 2026 14:20
Berita

Sahabat Al-Aqsha Mulai Salurkan Bantuan Musim Dingin untuk Pengungsi Palestina di Gaza

17 November 2026 11:25
Berita

Italia Denda Meta €805 Juta karena Mengakses Foto Penggunanya

15 November 2026 15:47
Berita

Jerman Larang Drone Komersial Buatan China

15 November 2026 14:46
Hidayatullah.comHidayatullah.com
Follow US
Copyright 2023 © Hidayatullah.COM
  • Tentang Kami
  • Kontak Kami
  • Informasi Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lupa password?