Hidayatullah.com–Meski menjadi korban fitnah korupsi, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misbhakun mengaku tetap menganjurkan mereka yang kecewa dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak mengambil langkah-langkah pragmatis. Menurutnya, keputusan untuk menggulirkan revolusi bukanlah hal yang tepat.
“Lebih baik kita fokus kepada supremasi penegakan hukum, konstitusi negara ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, nah inilah yang harus kita jaga,” jelasnya belum lama kepada hidayatullah.com di Jakarta.
Menurut Misbhakun, sistem di Indonesia ini menjadi bermasalah karena rakyat hanya bermain sebagai penonton. Harusnya rakyat bisa bermain lebih optimal dengan melibatkan diri sebagai oposisi yang terus mengawal pengusutan kasus-kasus korupsi di Indonesia.
Kasus Century contohnya, bukti-bukti yang mengaitkan Sri Mulyani dan Gubernur BI yang telah menjadi Wakil Presiden Budiono sudah cukup kuat. Namun, permainan politik dinilai mementahkan semua fakta tersebut.
Hal-hal tersebut, menurut Misbhakun akan lebih baik kalau perjuangan diarahkan kepada tuntutan penegakan hukum yang merata tanpa pandang bulu. Terlebih ia menyadari undang-undang korupsi di Indonesia sangat rentan disalahgunakan.
Baca Juga
“Ini terjadi di kasus Antasari Azhar, Century hingga Yusril Ihza Mahendra. Saat itu isu korupsi hanya digunakan untuk menjatuhkan lawan politik,” jelasnya lagi.
Karena itu menurutnya, langkah-langkah proses melawan korupsi janganlah keluar dari koridor hukum. Jangan melawan sesuatu yang salah dengan cara yang salah.
“Saya tahu saya tidak bersalah, tapi ketika tuntutan itu mengarah ke saya, saya jalani koridor hukum, saya jalani semua, tidak ada satupun proses administrasi hukum saya lawan,” ceritanya lagi.
Bagi Misbhakun, memperbaiki kesalahan harus dengan keteladanan. Memperbaiki hukum yang rusak harus dengan keteladanan hukum yang baik. Sedangkan gagasan revolusi cenderung emosional, reaktif dan identik dengan anarkisme.
Potensi Indonesia untuk memberantas korupsi itu selalu ada. Tapi kalau koridor hukum dilabrak yang timbul bukan solusi katanya, tapi chaoz ujarnya lagi.*
