Hidayatullah.com—Pemerintah sebaiknya memutar kembali film pengkhianatan Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G-30S/PKI di Indonesia. Hal itu bisa dilakukan di stasiun televisi nasional hingga ke tempat-tempat ibadah seluruh umat beragama di Indonesia. Himbauan ini datang dari mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi.
Menurut Hasyim Muzadi, pemutaran kembali film penghianatan G30S/PKI sebagai sikap untuk mengembalikan masyarakat beragama di Indonesia untuk mengetahui kebejatan dari pemberontakan G30S/PKI tersebut.
“Kalau film yang menghujat Rasul boleh diputar kenapa film G30S/PKI tidak boleh diputar?,” jelasnya kepada hidayatullah.com, Kamis (04/10/2012).
Menurut Hasyim, usulan memutar kembali film yang mengkisahkan penghianatan dan pemberontakan PKI di Indonesia itu sebagai bentuk sikap penolakan atas usulan kalangan LSM dan keluarga keturunan PKI yang sebelumnya meminta agar pemerintah meminta maaf pada PKI. [baca: LSM Desak Pemerintah “Minta Maaf” pada PKI]
Bagi Hasyim, desakan dari LSM agar pemerintah meminta maaf pada PKI dianggap telah mengembalikan kenangan pahit bangsa Indonesia atas pembantaian yang dilakukan partai terlarang itu terhadap kalangan ulama, santri hingga penculikan para jenderal. Karena itu menurutnya, dengan pemutaran kembali film G30S/PKI itu akan mengembalikan edukasi kepada generasi muda tentang betapa jahatnya gerakapan PKI ketika menyiksa umat beragama dan para jenderal di Indonesia.
Baca Juga
“Generasi muda yang mulai disorientasi dengan kekejaman PKI akan kembali menghayati suasana 1964, 1965, 1966, dengan demikian ada second-opinion bagi masyarakat kita,” tambahnya lagi.
Pemerintah Tak Perlu Minta Maaf
Hasyim juga menekankan agar umat Islam selalu waspada dengan gerakan neo-komunisme yang kini bersekutu dengan gerakan liberalisme. Mereka bukan hanya ingin merusak bangsa dan negara Indonesia. Namun, mereka juga ingin merusak agama dan menerapkan gaya hidup materialisme dan atheisme di bumi Nusantara.
Menurut Hasyim, tuntutan agar pemerintah meminta maaf kepada korban PKI dinilai tidak perlu. Menurutnya, permasalahan konflik masa lalu sejarah NKRI sudah selesai dalam kerukunan. Konsolidasi itu bahkan tidak hanya melibatkan anak-anak dari PKI, tapi juga anak-anak para pahlawan revolusi, anak-anak Kartosuwiryo hingga anak-anak PRRI/Semesta.
Pemerintah saat ini, dinilai Hasyim tidak memiliki hubungannya dengan tragedi G30S/PKI. Dari situ tidak ada alasan bagi pemerintah menjadi wajib untuk meminta maaf. Menurutnya, desakan meminta maaf menununjukkan elompok neo-komunisme ini menggunakan kendaaran Hak Asasi Manusi (HAM) versi westernisasi sebagai senjata untuk menyerang pemerintah.
“Mereka tahu bahwa setelah selesai perang dingin tahun 1990-an, westernisasi telah menyatukan Neo komunisme dan liberalisme untuk sama-sama menghancurkan Islam,” tambahnya lagi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
