Hidayatullah.com—Mesir akan memiliki 5 gubernuran baru sebelum tahun 2017, lapor koran pemerintah Al Ahram Ahad (21/10/2012).
Keputusan itu akan menambah jumlah wilayah gubernuran menjadi 32, sebagai upaya mempercepat proses pembangunan melalui penataan ulang wilayah administrasi, kata Mustafa Madbuli kepala Otoritas Perencanaan Perkotaan Mesir.
Di wilayah timur akan dibentuk gubernuran Sinai Tengah, sehingga kawasan semenanjung itu memiliki 3 wilayah adminstrasi. Wilayah baru mencakup Sinai dengan perbatasan di Terusan Suez dan pesisir Aqaba.
Sinai adalah salah satu wilayah Mesir yang paling tertinggal, di mana saat ini terbagi menjadi Sinai Selatan dan Utara.
Bulan Agustus lalu, kabinet Mesir mengeluarkan peraturan baru yang memperbolehkan penduduk setempat memiliki tanah, guna meningkatkan minat investasi di semenanjung gurun yang luas tersebut.
Di sekitar Kairo akan dibentuk dua gubernuran baru yatu 10 Ramadhan dan 25 Januari. Di mana gubernuran kedua akan mencakup distrik Helwan dan Tora.
Wilayah barat, gubernuran Al Alamin akan dibentuk dengan wilayah membentang ke selatan hingga Qattara. Wadi Al Natrun akan menjadi gubernuran dengan wilayah sampai ke Sadat City di barat Kairo.
Selain itu, 3 provinsi baru akan ditambah sehingga keseluruhan jumlahnya menjadi sepuluh. Garis batas administrasi propinsi akan dibentuk guna memuluskan proses pembangunan. Ketiga provinsi baru itu diharapkan bisa saling melengkapi satu sama lain sehingga memacu kemajuan daerah.
Provinsi Mesir Tengah Atas akan meliputi gubernuran Assiut, Sohag, Qena dan Laut Merah. Provinsi Alexandria terdiri dari Alexandria dan Wadi Al Natrun, sedangkan Provinsi Sinai akan mencakup seluruh wilayah Semenanjung Sinai.
Mesir memiliki sejarah panjang sentralisasi kekuasaan di mana ibukota mendominasi aturan dan penggunaan sumber daya negara besar itu. Semua calon presiden dalam pemilu lalu, menjadikan agenda desentralisasi sebagai bagian dari rencana mereka memajukan Mesir.*
