Hidayatullah.com — Ada kesamaan pola karakter emosional yang ditunjukkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal belum dibukanya isi surat balasan yang dikirimkan PM Australia Tony Abbot soal penyadapan dengan kasus “buka-bukaan” sosok Bunda Putri.
“Rupanya ini menjadi sebuah karakter emosionalnya. Seperti kasus Bunda Putri, awalnya SBY janji akan blak-blakan, begitu agak terang, tiba-tiba mandeg,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Nasrullah dalam perbincangan dengan hidayatullah.com, Selasa (26/11/2013).
Nasrullah mengimbuhkan, surat balasan dari pemerintah Australia soal penyadapan itu sebaiknya diumumkan ke publik kendati oleh kedua negara sepakat tertutup. Sebab, menurutnya, kasus penyadapan ini telah meluas sehingga sudah menjadi domain bangsa bukan hanya eksekutif saja.
“Dulu waktu kasus Bunda Putri kemudian beliau marah-marah di luar. Janji akan membongkar semua, ternyata nggak diekspos lagi. Kasus surat PM Australia ini sama,” tukas Nasrullah.
Anggota Komisi IX DPR RI asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan seharusnya surat balasan dari PM Australia itu diumumkan ke masyarakat Indonesia, setidaknya poin-poin utamanya.
Ditanya apakah tidak diumumkanya isi surat balasan itu karena adanya upaya rekonsiliasi secara sepihak dari Australia? Nasrullah menduga demikian. Ia mengatakan biasa dalam hubungan bilateral antar negara, ketika ada persoalan yang dianggap mengganggu dari salah satu negara itu, meski kemudian diantaranya ada yang merasa disakiti tetap ada harapan kerjasama.
“Kita juga masih punya keterkaitan dengan negara Australia, kerjasama pendidikan, ekonomi, peternakan. Juga dalam kerjasama keamanan, pertahanan, dan intelijen, rugi mereka kalau itu dilepaskan,” katanya.
Seperti juga desakan masyarakat Indonesia, Nasrullah pun berharap dalam surat balasan itu memuat permohonan maaf secara terang PM Australia Tony Abbot atas kelancangan pihaknya melanggar konvensi internasional soal penyadapan.*