Hidayatullah.com– Persatuan Islam (PERSIS) turut menyampaikan kecaman keras terhadap segala bentuk kesewenang-wenangan dan kekerasan dalam bentuk apapun apalagi mengenai hak menjalankan ajaran agama terkait penindasan etnis Muslim Uighur di China.
PERSIS mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk berperan aktif terkait krisis yang menimpa etnis Uighur di China.
“(Indonesia agar) memainkan posisi strategisnya dengan melakukan lobi-lobi internasional untuk memberikan perhatian kepada nasib Muslim Uighur dan mengembalikan hak-hak sipil mereka untuk hidup aman tenteram tanpa intimidasi dan diskriminasi bahkan persekusi,” ujar Ketua Umum PERSIS KH Aceng Zakaria dalam pernyataannya di Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/12/2018) bersama Sekretaris Umum Haris Muslim.
PERSIS menilai pemerintah Republik Rakyat China harus terbuka menjelaskan ke dunia luar tentang apa yang sesungguhnya terjadi terhadap etnis Uighur di Xinjiang, China.
“PERSIS memandang bahwa pelarangan melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut, apalagi diikuti oleh tindakan diskriminatif dan intimidatif bahkan sampai ke penyekapan di kamp-kamp konsentrasi adalah pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
PERSIS mendorong kerja sama antara pemerintah negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk membantu terjaminnya hak-hak Muslim Uighur, terutama dalam menjalankan ajaran agamanya.
Baca: MUI: Penindasan Uighur Bikin Hubungan Indonesia-China Bermasalah
“PERSIS mendukung adanya investigasi yang dilakukan organisasi internasional baik pemerintah atau non-pemerintah terkait pengumpulan Muslim Uighur, serta pembuatan konsentrasi. Jika terbukti, maka pelaku kekerasan harus diadili di depan Mahkamah Internasional atas kejahatannya,” tegasnya.
Di samping itu, PERSIS mengajak anggota dan simpatisannya, serta seluruh kaum Muslimin untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wata’ala agar melindungi Muslim Uighur dan mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sedang dialami.*
Baca: PBNU Dorong Pemerintah Indonesia Segera Ambil Langkah Diplomatis Terkait Uighur