Amerika-‘Israel’ Menyerang Iran: Apa yang Perlu Kita Tahu?

Amerika dengan kebijakan double standard menjadikan narasi kebijakan nuklir sebagai alasan menyerang Iran, sementara Negara Arab tak berkutik dalam permainan

Hidayatullah.com | PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump bersama anak emasnya ‘Israel’ baru saja mengeroyok Iran dalam sebuah serangan yang ia sebut sebagai “operasi pertempuran besar”.

Dukungan kuat Washington terhadap Israel tidak terlepas dari aliansi strategis jangka panjang, kerja sama militer-intelijen, serta kalkulasi politik domestik AS. Israel dipandang sebagai sekutu utama dalam menghadapi pengaruh Iran di kawasan.

AS menempatkan 13 kapal perang di kawasan, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, sementara USS Gerald R. Ford dilaporkan menuju Asia Barat.

Trump dan Israel menyebut tujuan utamanya adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir dan membatasi kemampuan rudal balistiknya. Alasannya ini nampaknya kurang masuk akal dan lebih banyak standar ganda.

Alasan seperti ini banyak dipertanyakan para analisis; apa dan siapa yang membuat program nuklir disebut sah atau tidak sah?.

Argumentasi soal double standard memperkuat narasi Iran bahwa serangan militer terhadap negaranya bukan sekadar soal nuklir, tapi juga soal ketidakadilan dan marginalisasi dalam sistem internasional.

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi — secara terbuka pernah menyatakan bahwa Iran menolak senjata nuklir dan bahwa kritik terhadap programnya tidak konsisten jika dibandingkan dengan senjata nuklir Israel yang tidak pernah ditandai secara resmi oleh Amerika Serikat.

Kritik senada juga muncul di dalam negeri AS sendiri. Senator independen Bernie Sanders memperingatkan, “Perang dengan Iran akan menjadi bencana bagi rakyat Amerika dan kawasan. Kongres harus memiliki suara sebelum langkah militer diambil.” (The Washington Post).

Analis kebijakan luar negeri Stephen Walt menilai, “Keyakinan bahwa tekanan militer akan menghasilkan stabilitas adalah asumsi yang belum tentu terbukti. Sejarah Irak dan Afghanistan menunjukkan risiko sebaliknya.” (Foreign Policy).

Siapa saja terlibat?

Tidak ada pengumuman pembentukan koalisi militer formal seperti dalam Perang Teluk 1991 atau invasi Irak 2003. Namun, pola dukungan menunjukkan apa yang oleh sejumlah pakar disebut sebagai “coalition of alignment” — yakni negara-negara yang mungkin tidak ikut mengebom, tetapi memberi legitimasi politik dan dukungan strategis.

Meski operasi militer dipimpin oleh Amerika Serikat dan penjajah Israel, sejumlah negara disebut memberi dukungan politik, logistik, atau intelijen — meski tidak selalu terlibat langsung dalam serangan.

1. Inggris

Inggris dilaporkan memberikan dukungan diplomatik terhadap “hak Israel untuk membela diri”. Media seperti BBC dan The Guardian menyoroti bahwa London tidak mengonfirmasi keterlibatan militer langsung, namun pangkalan Inggris di Siprus disebut berada dalam status siaga tinggi. Beberapa analis keamanan Inggris memperingatkan bahwa keterlibatan logistik tetap berpotensi menyeret Inggris lebih jauh.

2. Jerman dan Prancis

Dua kekuatan utama Uni Eropa, Jerman dan Prancis, secara resmi menyerukan de-eskalasi, namun tetap menegaskan kekhawatiran lama mereka terhadap program nuklir Iran. Laporan Al Jazeera mencatat bahwa posisi Eropa cenderung ambigu: mendukung stabilitas kawasan sekaligus tidak ingin terlihat membenarkan serangan terbuka.

3. Negara-negara Teluk

Beberapa negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dilaporkan membuka ruang udara atau memberikan akses logistik tidak langsung bagi operasi militer AS, meski secara resmi mereka menyerukan penahanan diri. Analisis lembaga berbasis Washington menyebut negara-negara Teluk berada dalam posisi dilematis: bergantung pada payung keamanan AS, namun rentan terhadap balasan Iran.

4. Kanada dan Australia

Sekutu tradisional Washington seperti Kanada dan Australia memberikan dukungan politik terhadap langkah AS, menekankan narasi pencegahan proliferasi nuklir. Namun hingga kini tidak ada konfirmasi partisipasi militer langsung dalam operasi ofensif.

Apa yang Perlu Diperhatikan?

1. Potensi balasan Iran melalui jaringan sekutu regional.
2. Lonjakan harga energi global jika konflik meluas ke Teluk.
3. Dampak politik, terutama menjelang siklus pemilu di AS.
4. Risiko salah perhitungan militer yang bisa memicu perang terbuka.

Serangan keroyokan ini segera diikuti oleh balasan rudal dan drone besar-besaran dari Iran, menjadikan sejumlah negara Teluk dan pangkalan AS di kawasan sebagai target. Kelompok pro-Iran seperti Hizbullah di Lebanon juga dilaporkan melancarkan serangan terhadap target Israel dalam eskalasi regional yang cepat.

Serangan ini tidak hanya berdampak militer: Strait of Hormuz, jalur laut vital bagi 20% perdagangan minyak dunia, dilaporkan efektif ditutup setelah perintah IRGC, yang dapat memicu lonjakan harga energi dan kekhawatiran ekonomi global.

Pengamat dari lembaga seperti Atlantic Council mencatat bahwa operasi militer ini menunjukkan intensitas tinggi dan risiko eskalasi besar, dengan implikasi pada keamanan regional jangka panjang dan struktur kekuatan di Timur Tengah.

Pakar menilai tujuan AS dan Israel belum jelas sepenuhnya — apakah hanya untuk menekan kemampuan militer Iran, membongkar jaringan proxy, atau justru mengarah pada perubahan rezim — dan bahwa hasilnya bisa mengubah dinamika keamanan Teluk secara fundamental.

Pakar lain menunjukkan bahwa dukungan tanpa batas AS kepada penjajah Israel dan pendekatan militeristik bisa membawa konsekuensi yang lebih luas daripada yang diperkirakan.

“Dukungan tanpa syarat Amerika terhadap Israel membuat Washington terseret dalam konflik yang bukan kepentingan vitalnya dan merusak kredibilitas globalnya,” ujar ilmuwan politik John Mearsheimer dikutip The New Yorker.

Sementara itu, analis Timur Tengah Trita Parsi mengatakan, “Tekanan militer terhadap Iran sering kali justru memperkuat garis keras di Teheran dan melemahkan peluang diplomasi,” katanya dikutip Al Jazeera.

Sementara kolumnis senior Gideon Levy juga mengkritik kebijakan keamanan Israel yang didukung AS: “Pendekatan berbasis kekuatan semata tidak akan membawa keamanan jangka panjang, hanya siklus kekerasan baru,” ujarnya dikutip Haaretz.*