Lanjutan artikel PERTAMA
Oleh: Muh. Nurhidayat
DENGAN kata lain, interaksi manusia ditentukan oleh cost dan reward. Jika reward yang diperoleh lebih besar daripada cost, maka seseorang akan tetap melanjutkan interaksinya dengan orang lain. Demikian pula sebaliknya, interaksi akan terputus jika salah satu pihak merasa cost yang dikeluarkannya lebih besar daripada reward. (West & Turner, 2010)
Dalam kasus Italia, interaksi yang harmonis antar partai dalam koalisi pemerintahan Berlusconi (jilid 1) bubar tujuh bulan setelah bos media itu menjadi perdana menteri. Akibatnya, Berlusconi harus mundur dari jabatannya dan semua jaringan media Fininvest maupun Mediaset tidak lagi memberikan publikasi yang baik kepada partai-partai eks koalisinya.
Sebab kedua, untuk menutupi penyimpangan bisnisnya sendiri. Silvio Berlusconi semula tidak mau memasuki dunia politik praktis meskipun rekan-rekannya, termasuk mantan perdana menteri Craxi memberikan pandangan bahwa Berlusconi dapat memiliki kekuatan ‘sihir’ yang besar, jika menggabungkan kekuatan jaringan medianya (dalam eksposur pesan) dengan kekuatan politik. (Shin & Agnew, 2008).
Namun belum genap setahun sebelum pemilu 1994, kejaksaan negeri Milan mengumumkan penyelidikannya atas kecurangan bisnis Fininvest. Jaringan media cetak milik Berlusconi—yang menguasai 45 persen pasar iklan dan 16 persen oplah di seluruh Italia—ini didakwa ngemplang pajak. Sejak penyelidikan tersebut, Berlusconi tergerak mendirikan partai baru, Forza Italia agar bisa mengikuti—dan memenangkan pemilu 1994. Berlusconi pun meraih tujuan pragmatisnya duduk di kursi perdana menteri Italia (Shin & Agnew, 2008)
Fenomena ini melahirkan kekhawatiran—yang terbukti—ketika para baron media seperti Berlusconi menggunakan medianya untuk meraih keuntungan ekonomi sekaligus memuluskan agenda politiknya (Sterling, 2009). Berlusconi dianggap memanfaatkan kepemilikan luas atas jaringan medianya dalam melahirkan berita-berita yang dirasa menguntungkan pemerintahannya. Apalagi, sejak menjadi perdana menteri, Berlusconi juga mengintervensi media penyiaran publik (Hargreaves, 2005).
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pemilik media seperti Rupert Murdoch (pemilik News Corp) dan Silvio Berlusconi telah menunjukkan bahwa lingkungan politik harus dikondisikan untuk memudahkan aktivitas perusahaannya dan dalam jangka panjang dapat melahirkan keuntungan finansial yang sangat besar. (Mc.Nair, 2011 : 71)
Sebab ketiga, untuk mempermulus para kapitalis trans-nasional dalam mencengkeramkan hegemoninya. Dengan menguasai politik Italia, Berlusconi berharap dapat memiliki posisi tawar di mata negara-negara Eropa, karena jaringan medianya juga merambah ke sejumlah negara pengguna mata uang Euro. Ia berambisi untuk dapat lebih kuat lagi dalam mencengkeramkan hegemoni politik sekaligus bisnisnya.
Sejumlah media owner tanah air pun demikian. Sebab Indonesia sejak era reformasi menjadi incaran ekspansi bisnis para kapitalis trans-nasional. Jaringan MTV sempat membantu modal pendirian Global TV—sebelum dikuasai MNC—agar kelak dapat menjadi MTV Indonesia. Jaringan Star Corp, anak korporasi News Corp di Asia milik Rupert Murdoch sempat membeli banyak saham ANTV, sehingga pada awal reformasi, logo televisi milik Ical itu dibuat mirip dengan logo Star-TV.
Para pengusaha media mainstream Indonesia dianggap menyalahgunakan media-media massa miliknya sebagai sarana komunikasi politik melalui eksposur pesan yang dilakukan secara bombastis dan terus-menerus, agar khalayak ‘termakan’ hegemoni politik mereka. Apalagi, masuknya mereka ke dalam dunia politik praktis bukanlah murni untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, melainkan untuk memperkuat hegemoni kekuatan ekonomi dan politik para kapitalis trans-nasional di Indonesia.
Dengan demikian, di satu sisi, para pemilik media mainstream di negara kita lebih merupakan ‘pion’ kapitalis asing untuk menanamkan hegenominya di negara kita. Apalagi ada hasil kajian yang menyatakan bahwa jelas sekali media-media massa menjadi ujung tombak kapitalisme. Di manapun juga, kapitalisme disebarkan melalui media massa. Para pemodal asing bisa membeli saham media-media televisi swasta di Indonesia. ANTV bekerjasama dengan—dimodali jaringan media milik Murdoch bernama—Star TV dari Hongkong. Rotschild bekerjasama dengan Bakrie dan Erick Tohir mendirikan TV-One. Dengan demikian, media bukan saja menyebarkan ideologi kapitalisme, tetapi juga dijalankan oleh para kapitalis itu sendiri. (Waskito, 2013)
Pengusaha kapitalis yang pernah melahirkan krisis moneter di Asia – Pasifik, George Soros membeli saham media melalui (PT) Bhakti Investama. Soros menancapkan hegemoninya dengan menyuntikkan modal Rp 100 milyar ke PT Mitrasari yang memiliki 54 persen saham SCTV (Zein, 2013).* (BERSAMBUNG)
Penulis dosen Ilmu Komunikasi Universitas Ichsan Gorontalo, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro
