Hidayatullah.com– Data mengejutkan yang diperoleh Observer menunjukkan sekitar satu dari 100 petugas polisi di wilayah England dan Wales menghadapi tuntutan pidana, termasuk pelanggaran seksual, kurun tahun 2022 saja.
Investigasi Observer menemukan bahwa Police Federation, serikat kerja petugas polisi, menerima 1.387 permintaan dukungan hukum dari anggota yang menghadapi tuntutan pidana pada tahun 2022, lansir The Guardian Sabtu (25/2/2023).
Data itu juga menunjukkan jumlah anggota kepolisian yang menghadapi tuduhan kriminal melonjak 590% sejak 2012. Pada tahun itu, hanya 235 permintaan dukungan hukum yang diminta anggota Police Federation.
Police Federation of England and Wales mewakili sekitar 140.000 pensiunan dan petugas kepolisian aktif dan merogoh jutaan pound dalam setahun untuk biaya legal, yang dipakai untuk membela anggotanya yang dituduh melakukan pelanggaran berat atau bahkan tindak kriminal. Organisasi tersebut adalah asosiasi staf yang diatur undang-undang, artinya semua petugas polisi menjadi anggota secara otomatis ketika mereka bergabung dengan kesatuan kepolisian Inggris apa pun di wilayah England dan Wales.
Jenis dakwaan kriminal yang dihadapi anggota kepolisian berkisar dari kelakuan tidak patut di kantor dan mengirimkan pesan ofensif di jaringan publik hingga dakwaan serius seperti penyerangan, kejahatan seksual dan bahkan pembunuhan.
Sementara anggota dapat, secara teori, membuat beberapa kali permintaan dukungan hukum di tahun yang sama, Police Federation tidak mengungkapkan apakah atau seberapa sering hal ini terjadi.
Angka-angka di atas tampaknya lebih rendah dari kenyataan di lapangan, mengingat ada anggota kepolisian yang lolos dari dakwaan pidana atau menghadapi gugatan kriminal tetapi tidak meminta bantuan hukum dari Police Federation.
Organisasi profesi itu menolak memberikan komentar terhadap sejumlah temuan Observer yang lain, atau mengungkapkan jenis gugatan kriminal berat apa yang tidak akan mendapatkan bantuan hukum dari Police Federation.
Data di atas diperoleh berdasarkan undang-undang Freedom of Information di tengah maraknya kasus pidana yang melibatkan anggota kepolisian Inggris belakangan ini.*
