Hidayatullah.com — Raja Salman Al Khalifa memerintahkan Kementerian Pendidikan Bahrain untuk tidak menerapkan amandemen kurikulum yang “tidak sesuai dengan nilai-nilai nasional Bahrain yang dirancang untuk melindungi agama dan pilar utamanya.”
Menurut Alarabiya News pada Jumat (120/05/2023), perintah itu datang pada Selasa menyusul isu yang diangkat oleh para pengkritik mengenai masuknya Israel dan peta wilayah Palestina versi Israel dalam kurikulum pendidikan Bahrain.
Sebuah pernyataan dari pemerintah, yang dibagikan secara online, berbunyi, “Yang Mulia memerintahkan Menteri Pendidikan untuk memastikan kurikulum pendidikan mengikuti ajaran Islam, sejalan dengan Piagam Aksi Nasional dan Konstitusi.”
“Yang Mulia menegaskan kembali bahwa agama Islam tidak dapat diganggu gugat dan harus dihormati dan dilindungi dengan segala cara,” tambahnya.
Amandemen kurikulum yang dibuat untuk mata pelajaran di sekolah dasar termasuk pelajaran tentang normalisasi hubungan antara Negara Teluk dan Israel dan penghapusan pelajaran tentang orang Yahudi, lapor BBC Arabic.
Baca Juga
Perubahan tersebut memprovokasi para ulama dan cendekiawan, mengeluarkan pernyataan yang meminta Kementerian Pendidikan untuk mempertimbangkan kembali amandemen tersebut, yang mengakibatkan perintah dari Putra Mahkota untuk menangguhkan pelajaran pengajaran tentang Israel dan kesepakatan normalisasi.
Bahrain dan Israel menandatangani normalisasi Kesepakatan Abraham atau Abraham Accords yang ditengahi AS di Washington pada September 2020 dan, sejak itu, mereka telah bertukar diplomat dan menandatangani perjanjian dalam keamanan dan perdagangan.
Namun, normalisasi Manama dengan Israel terbukti tidak populer secara luas oleh warga Bahrain yang secara rutin mengadakan aksi unjuk rasa menentang keputusan tahun 2020.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
