Hidayatullah.com — Ketua Menteri negara bagian Assam, India menegaskan kembali komitmennya untuk mengintensifkan represi terhadap madrasah dan sekolah Islam di wilayahnya. Ia juga mengumumkan bahwa akan ada 300 madrasah lagi yang ditutup.
“Ada pertemuan antara BJP dengan orang-orang yang mengelola madrasah ini. Ada konsensus bahwa 300 madrasah lagi akan ditutup. Ini adalah hasil diskusi antara polisi Assam dan organisasi Qaumi,” kata Himanta Biswa Sarma, ketua Menteri Assam dilansir Muslim Mirror pada Jumat (19/05/2023).
Pada bulan Maret tahun ini, politisi partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis mengumumkan pihaknya telah menutup 600 madrasah di negara bagian tersebut.
“Saya sudah menutup 600 madrasah dan saya berniat menutup semua madrasah karena kami tidak menginginkan madrasah. Kami ingin sekolah, perguruan tinggi, dan universitas,” kata Himanta Biswa saat berpidato di rapat umum BJP di Belagavi Karnataka menjelang pemilihan Majelis pada bulan Maret.
Menurut undang-undang yang diperkenalkan oleh Sarma pada tahun 2020, semua madrasah yang dioperasikan pemerintah di Assam diberi mandat untuk diubah menjadi “sekolah biasa” yang berfokus pada penyediaan “pendidikan umum”.
Baca Juga
Per Januari 2023, Assam memiliki total 3.000 madrasah, termasuk yang terdaftar dan tidak terdaftar.
Dimasukkannya pendidikan madrasah dalam kurikulum pendidikan Assam dimulai pada tahun 1934 ketika diperkenalkan, dan bersamaan dengan itu, Dewan Madrasah Negara didirikan.*
