Hidayatullah.com—Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyesalkan draft resolusi gencatan senjata di Gaza Palestina kembali diveto. Tindakan veto dilakukan oleh salah satu negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB sehingga tidak dapat disahkan.
Meski demikian, Indonesia tidak akan menyerah menyusul kegagalan Dewan Keamanan (DK) PBB mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata segera. Hal itu guna menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, Palestina.
“Kita akan terus mencoba mencari jalan agar kekejaman di Gaza segera berakhir,” kata Menlu dalam unggahan di akun Instagramnya, Ahad (10/12/2023) malam.
Menurutnya, Indonesia adalah salah satu dari 102 negara yang menjadi co-sponsor draft Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai humanitarian ceasefire di Gaza, Jumat (8/12/2023).
Menlu mengatakan Indonesia, bersama negara OKI lain, terus berupaya agar DK PBB dapat keluarkan resolusi mengenai diberlakukannya gencatan senjata karena akan sangat membantu kondisi kemanusiaan di Gaza. “Draft Resolusi tersebut diusulkan ke DK PBB pada 8 Desember,” ujarnya.
Sebelumnya, Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad al-Mansour mengecam Dewan Keamanan PBB (DK PBB) karena kegagalannya meloloskan rancangan resolusi untuk gencatan senjata kemanusiaan di Gaza pada hari Jumat, lapor Anadolu Agency.
PBB Dinilai Gagal
Diketahui, Amerika Serikat (AS) menggunakan hak vetonya untuk membatalkan resolusi yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB. Ini mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan PBB. Namun Inggris Raya (UK) memilih netralitas.
Sebelumnya, rancangan resolusi DK PBB itu diveto oleh AS pada Jumat (8/12/2023), meskipun didukung oleh 13 anggota DK lainnya. Sementara Inggris, satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto, memilih abstain.
Rancangan resolusi tersebut menyerukan semua pihak yang bertikai untuk mematuhi hukum internasional, khususnya perlindungan bagi warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera.
Selain itu, meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melaporkan kepada dewan tersebut mengenai pelaksanaan gencatan senjata.
Rancangan resolusi mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mematuhi hukum internasional, terutama perlindungan warga sipil, menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera dan menyerukan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melapor ke Dewan Keamanan tentang pelaksanaan gencatan senjata.
Menurut angka resmi dari pihak berwenang Gaza, lebih dari 17.000 orang telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober.*
