‘Israel’ Tahan 21 Ribu Warga Palestina, Sampai Penjara Over Kapasitas

Hidayatullah.com – Kepala dinas keamanan Shin Bet ‘Israel’ Ronen Bar memperingatkan para gembong Zionis yaitu Benjamin Netanyahu dan Itamar Ben Gvir bahwa penjara di seluruh Israel sedang mengalami “krisis kepenjaraan”. Ronen mengungkapkan hal itu karena mereka memenjarakan 21.000 orang Palestina.

Peringatan itu dikirim melalui surat kepada Netanyahu dan Ben Gvir pada minggu lalu. Isinya terungkap dalam sebuah laporan oleh situs berita berbahasa Ibrani, Ynet, pada tanggal 2 Juli.

Dalam surat tersebut, yang juga dikirimkan kepada komandan polisi Israel Kobi Yacovi dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, Bar memperingatkan bahwa “krisis penahanan merupakan krisis strategis yang nyata,” menurut Ynet.

Situasi di penjara-penjara Israel adalah “bom waktu,” kata Bar. “Hal ini juga dapat membahayakan warga senior Israel di luar negeri dan menghadapkan mereka ke pengadilan internasional,” mengingat fakta bahwa kondisi dan perilaku terhadap warga Palestina di penjara-penjara ini “berbatasan dengan pelecehan.”

Bar mengkritik keras Ben Gvir, yang bertanggung jawab atas sistem penjara, dan menyerukan “pembatalan berbagai tindakan yang merugikan kondisi para tahanan.”

Sejak pemerintahan Netanyahu mengambil alih kekuasaan pada November 2022, Ben Gvir secara signifikan memperketat tindakan brutal dan ketat terhadap para tahanan Palestina. Menteri keamanan nasional ‘Israel’ juga baru-baru ini menuntut eksekusi mati terhadap para tahanan Palestina.

Kepala Shin Bet selanjutnya mengatakan dalam suratnya bahwa saat ini – setelah beberapa bulan perang – jumlah tahanan saat ini mencapai 21.000 orang, meskipun kapasitas penjara hanya mampu menampung 14.500 orang.

Sebelumnya diasumsikan bahwa sekitar 9.000 hingga 10.000 orang Palestina ditahan di seluruh penjara ‘Israel’.

“Undang-undang darurat memungkinkan kepadatan penjara hampir tanpa batas. Krisis ini muncul meskipun ada peringatan yang telah dikirim ke Kementerian Keamanan Nasional untuk mempersiapkan hal ini sekitar setahun yang lalu,” kata Bar dalam suratnya.

Bar juga mengecam Ben Gvir atas pembatalan kunjungan Palang Merah ke penjara tersebut.

“Setelah serangan 7 Oktober, Israel menolak hak-hak para tahanan yang dapat diterima sebelum perang, termasuk hak-hak yang diwajibkan sesuai dengan hukum internasional [misalnya, kunjungan Palang Merah],” kata Bar.

Dia memperingatkan bahwa masalah penjara membuka peluang bagi orang-orang di dalam pemerintahan Israel untuk dituntut di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang berbasis di Den Haag, terutama dengan adanya permintaan dari ICC baru-baru ini untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan menteri pertahanannya atas kejahatan perang di Gaza.

“Masalah kondisi penjara diatur dengan baik dalam hukum internasional,” tegasnya.

Bar memperingatkan bahwa krisis penahanan ini secara signifikan merusak “kecepatan dan kualitas” kemampuan Israel untuk “melawan terorisme,” dan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pihak keamanan telah dipaksa untuk membatalkan penangkapan para tersangka atau “mereka yang dianggap menimbulkan bahaya yang jelas dan langsung terhadap keamanan.”

“Intinya, krisis penahanan ini menciptakan ancaman bagi keamanan nasional Israel.”

Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza utara, Dr Mohammed Abu Salmiya, dibebaskan dari penahanan ‘Israel’ pada tanggal 1 Juli, yang memicu kemarahan di kalangan pejabat ‘Israel’.

‘Israel’ menuduh Abu Salmiya terlibat dalam penahanan tawanan oleh Hamas di Rumah Sakit Al-Shifa – salah satu dari sekian banyak klaim mengenai fasilitas medis yang tidak dapat dibuktikan ‘Israel’.

Dia dibebaskan bersama puluhan tahanan Palestina lainnya. Setelah pembebasan tersebut, para pejabat ‘Israel’ saling menyalahkan satu sama lain karena mengizinkannya dibebaskan, dan Netanyahu mengatakan bahwa ia memerintahkan penyelidikan atas masalah ini.*