Hidayatullah.com– Seorang bekas wali kota Taipei yang juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden Taiwan, hari Kamis (5/9/2024), dijebloskan ke dalam tahanan sebagai tersangka korupsi setelah pengadilan Taiwan membatalkan keputusan pembebasannya dengan alasan dia kemungkinan akan menghilangkan barang bukti dan bersekongkol dengan para saksi.
Ko Wen-je, ketua Partai Rakyat Taiwan (TPP), maju sebagai kandidat ketiga dalam pemilihan presiden bulan Januari dan mendulang sekitar seperempat suara.
Namun, kurun beberapa pekan terakhir dia terlibat dalam skandal korupsi terkait pengembangan properti yang diduga terjadi saat dirinya menjabat wali kota Taipei dari tahun 2014 sampai 2022. Ko Wen-je ditangkap pada hari Sabtu.
Hari Senin (2/9/2024), pengadilan distrik Taipei memutuskan bahwa jaksa tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menahan Ko. Namun, keputusan itu digugat oleh kejaksaan.
Dalam keputusan terbaru hari Kamis ini, pengadilan mengatakan ada dugaan kuat Ko “melakukan kejahatan serius”, dan pernyataannya tidak konsisten dengan tiga tersangka lain yang sudah lebih dulu ditahan. Tidak hanya itu ada cukup fakta untuk menduga kemungkinan tersangka akan menghilangkan barang bukti dan bersekongkol dengan tersangka lain atau para saksi.
Skandal yang melibatkan Ko berkaitan dengan Core Pacific City, sebuah proyek peremajaan kawasan yang mendapatkan persetujuan pemerintah kota dan diduga menguntungkan pengembang Sheen Ching-jing.
Ko mengetahui adanya ketidakberesan, tetapi dia ngotot untuk memberikan kontrak kepada Sheen. “Akibatnya, kaki tangan Sheen memperoleh keuntungan ilegal lebih dari NT$20 miliar (US$625 juta) dalam proyek Core Pacific City,” kata pengadilan dalam sebuah pernyataan hari Kamis.
Ko telah berulang kali membantah semua tuduhan dalam kasus tersebut.
Namun, masalah terpisah muncul dalam beberapa pekan terakhir perihal kesalahan pelaporan dana kampanye yang digunakan selama pencalonan Ko sebagai presiden.
Dia meminta maaf kepada pengikutnya pekan lalu atas kasus yang terungkap ini dan mengatakan dia mengambil cuti pribadi selama tiga bulan dari jabatannya sebagai pemimpin partai TPP.*