Hidayatullah.com– Prancis akan menambah jumlah aparat dan pengadilan khusus guna mengatasi kasus-kasus berkaitan dengan narkoba yang semakin merajalela di negara itu.
Berbicara hari Jumat (8/11/2024) di Marseille, kota di Prancis dengan kasus narkoba tertinggi – termasuk perang antargeng narkoba, menteri dalam negeri dan kehakiman mengatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan penambahan jumlah aparat, berikut unit koordinasi nasional dan perluasan wewenang pengadilan khusus.
Menteri Kehakiman Didier Migaud mengumumkan bahwa sebuah unit koordinasi nasional akan dibentuk di bawah kantor Kejaksaan Paris dalam beberapa pekan mendatang, lansir RFI.
Unit tersebut akan menangani masalah berkaitan dengan narkoba, membuat strategi operasional dan mengawasi implementasinya, dengan satuan tugas yang terdiri dari aparat bidang hukum, urusan dalam negeri, finansial dan analis kriminal.
Unit itu diharapkan akan berfungsi sebagai jaksa dengan fokus penanganan kasus-kasus kejahatan terorganisir.
Baca Juga
Migaud mengatakan jumlah staf kejaksaan di Paris untuk menangani kasus kejahatan terorganisir akan ditambah 40 persen. Di samping itu, pengadilan lintas wilayah (JIRS) di seluruh Prancis, terutama di Marseille, jumlah stafnya juga akan ditambah.
Menteri Dalam Negeri Bruno Retailleau mengatakan pihaknya akan menambah personel badan antinarkoba Ofast, memperluas 15 cabang dan 9 unit regionalnya. Di Marseille, kementerian akan menambah 25 petugas penyidik, 95 anggota kepolisian patroli jalan.
Kementerian Kehakiman akan menempatkan magistrat penghubung di Bogota, mengingat negara Kolombia merupakan sumber besar narkoba yang masuk ke Prancis.
Migaud juga mengupayakan supaya pengadilan khusus kejahatan narkoba ditangani oleh hakim-hakim profesional, seperti pada pengadilan khusus terorisme. Hal ini dimaksudkan guna mengurangi risiko manipulasi juri yang rawan terjadi pada proses pengadilan yang melibatkan warga sipil sebagai pemutus perkara (sistem juri). Sebagaimana diketahui, banyak kasus narkoba berjalan tidak mulus karena adanya intervensi terhadap juri – seperti intimidasi maupun suap.
Retailleau menyerukan supaya warga masyarakat menuntut pemberlakuan hukuman yang lebih berat untuk tindak kejahatan terkait narkoba, termasuk berupa pembekuan dan penyitaan aset organisasi kriminal.*
