Hidayatullah.com – Para pejabat Qatar berjanji mendukung pemerintahan baru Suriah setelah mengadakan pertemuan antar kedua negara di Damaskus pada Senin.
Melansir Daily Sabah pada Selasa (24/12/2024), Qatar siap untuk berinvestasi di sektor energi dan pelabuhan Suriah, kata pemimpin baru Suriah Ahmed al-Sharaa setelah bertemu dengan seorang pejabat senior Qatar.
Al-Sharaa juga menerima Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi, menteri luar negeri Arab pertama yang mengunjungi Damaskus sejak pasukan anti rezim menggulingkan Bashar Assad dua minggu yang lalu. Safadi mengatakan bahwa Yordania siap untuk membantu Suriah membangun kembali.
Pertemuan itu semakin memperluas komunikasi diplomatik pemerintahan baru Suriah setelah 13 tahun perang.
Berakhirnya kekuasaan Assad telah mengubah geopolitik Timur Tengah, memberikan pukulan besar bagi sekutunya, Iran, dan membuka jalan bagi negara-negara lain untuk membangun hubungan baru dengan negara yang berada di persimpangan jalan di kawasan ini.
Turki, yang telah lama mendukung oposisi Suriah, adalah negara pertama yang mengirimkan menteri luar negerinya ke Damaskus.
Menteri Negara Urusan Luar Negeri Qatar, Mohammed Al-Khulaifi pada Senin terbang ke Damaskus dengan penerbangan Qatar Airways pertama yang mendarat di sana sejak Assad digulingkan.
Al-Sharaa, berbicara kepada para wartawan ketika ia berdiri di samping Khulaifi, mengatakan bahwa mereka telah mendiskusikan tantangan-tantangan yang akan datang, dan bahwa ia telah mengundang Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani untuk mengunjungi Suriah.
“Pihak Qatar menyatakan kesiapannya untuk investasi besar-besaran di Suriah di berbagai sektor, terutama di sektor energi di mana mereka memiliki pengalaman yang luar biasa… serta pelabuhan dan bandara,” kata al-Sharaa.
Khulaifi mengatakan Qatar, emirat Teluk yang kaya dan pengekspor gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di dunia, akan terus “berdiri bersama saudara-saudara kita di Suriah saat ini lebih dari waktu-waktu sebelumnya.”
“Suriah dan rakyatnya membutuhkan dukungan selama fase krusial ini yang membutuhkan upaya bersama dari semua pihak, terutama terkait pencabutan sanksi dan proyek-proyek pembangunan yang akan datang,” katanya.*
