Hidayatullah.com– Pengadilan Tunisia menjatuhkan hukuman penjara 34 tahun atas mantan perdana menteri Ali Laarayedh dalam dakwaan terorisme.
Politisi berusia 69 tahun itu merupakan lawan utama Presiden Kais Saied dan pemimpin Ennahda, partai Islam moderat yang memegang jumlah kursi terbanyak di parlemen.
Bersama tujuh orang lainnya, Laarayedh didakwa membentuk sel teroris dan membantu pemuda Tunisia bepergian ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok bersenjata Muslim di Iraq dan Suriah.
“Saya bukan penjahat… Saya korban dalam kasus ini,” tulisnya dalam surat kepada jaksa yang menuntutnya di pengadilan bulan lalu, menurut laporan kantor berita AFP.
Hukuman itu dibacakan oleh hakim pada hari Jumat (2/5/2025).
Baca Juga
Laarayedh bersikukuh membantah melakukan kesalahan seperti yang didakwakan dan mengatakan kasus itu bermotif politik.
Laarayedh ditangkap tiga tahun lalu dan para aktivis HAM – termasuk Human Rights Watch – menyerukan pembebasannya. HRW mengatakan bahwa kasus ini merupakan satu lagi contoh dari upaya Presiden Saied untuk membungkam para pemimpin Ennahda serta lawan-lawan politiknya yang lain dengan menuduh mereka sebagai teroris.
Ennahda sempat menguasai pemerintahan di negara Afrika Utara itu meskipun sebentar, menyusul aksi kebangkitan rakyat – yang kemudian dikenal sebagai Arab Spring – yang menentang pemerintahan otoriter korup pimpinan Presiden Zine El Abidine Ben Ali yang memimpin Tunisia selama 24 tahun.
Arab Spring bermula di Tunisia pada tahun 2011, di mana pemuda penjual sayur kaki lima bernama Mohamed Bouazizi membakar diri karena frustasi dengan kondisi perekonomian yang buruk dan maraknya pengangguran di kalangan pemuda, sementara Ben Ali dan kroninya hidup mewah dan bebas melakukan korupsi.
Malangnya, rakyat Tunisia hanya merasakan suasana demokrasi sebentar saja, sebelumnya akhirnya kembali terperangkap di bawah kekuasaan otoriter Presiden Kais Saied, yang ironisnya dipilih melalui pemilu.
Sejak ia pertama kali terpilih enam tahun lalu, mantan profesor hukum tersebut sudah mengubah konstitusi demi meningkatkan kekuasaannya. Dia membubarkan parlemen pada tahun 2021 dan memerintah dengan dekrit.
Presiden Saied menepis semua kritik dari dalam dan luar negeri, dengan mengatakan bahwa dia sedang memerangi para “pengkhianat” dan negaranya terus “diganggu oleh campur tangan asing”.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
