Hidayatullah.com– Megha Vemuri, mahasiswa India-Amerika dan Presiden Kelas di Massachusetts Institute of Technology (MIT), mengalami penolakan mengikuti upacara wisuda kampusnya pada Mei 2025.
Keputusan ini muncul setelah Megha secara terbuka menyuarakan dukungan untuk Palestina, yang dianggap kontroversial oleh pihak kampus.
Berita ini menjadi sorotan media internasional karena menyangkut kebebasan berekspresi dan isu politik global di lingkungan akademik.
Menurut laporan The Guardian, Megha Vemuri dilarang menghadiri upacara wisuda karena aktivitasnya mendukung rakyat Palestina yang tengah menghadapi konflik di wilayah Gaza dan Tepi Barat.
“Keputusan kampus ini telah memicu perdebatan sengit tentang kebebasan berpendapat dan peran mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu kemanusiaan,” tulis The Guardian dalam artikel berjudul “MIT student barred from graduation over Palestine support”.
Baca Juga
Megha, yang dikenal sebagai pemimpin mahasiswa yang vokal dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, sebelumnya telah berpartisipasi dalam beberapa aksi solidaritas dengan Palestina.
Ia juga mengorganisir diskusi dan seminar di MIT yang membahas genosida ‘Israel’ atas Gaza dari perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Media Al Jazeera mencatat bahwa kampus menilai tindakan Megha sebagai tindakan politik yang “mengganggu ketertiban” dan “mengancam reputasi institusi”.
“Saya percaya bahwa mahasiswa harus berani berbicara untuk keadilan dan kemanusiaan, terutama ketika ada penderitaan yang begitu besar. Saya kecewa dengan keputusan ini, tapi saya tidak akan berhenti memperjuangkan apa yang saya yakini benar,” ujarnya pada Al Jazeera.
Pernyataan ini mendapat perhatian luas, terutama di kalangan pendukung kebebasan akademik dan hak asasi manusia.
Sementara itu, MIT dalam sebuah pernyataan resmi kepada CNN menegaskan bahwa kebijakan mereka bertujuan menjaga netralitas kampus dan menghindari konflik di lingkungan akademik.
“Kami menghormati hak setiap mahasiswa untuk berpendapat, namun kami juga harus memastikan bahwa kegiatan kampus tetap kondusif dan tidak menimbulkan gangguan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek,” dalih MIT dikutip CNN.
Kasus ini memicu reaksi keras dari berbagai organisasi mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.
Human Rights Watch menyebut keputusan MIT sebagai “langkah mundur dalam kebebasan akademik dan berekspresi.”
Dalam sebuah rilis pers yang dikutip oleh Reuters, organisasi tersebut menekankan pentingnya kampus sebagai ruang terbuka bagi diskusi kritis, terutama mengenai isu-isu yang bersifat global dan kemanusiaan.
Reaksi serupa datang dari komunitas mahasiswa India-Amerika yang menyatakan solidaritas kepada Megha.
“Megha adalah suara penting yang berani menyuarakan isu-isu sulit. Kami mengecam tindakan kampus yang membatasi haknya untuk berbicara,” kata perwakilan organisasi mahasiswa India-Amerika dalam sebuah wawancara dengan BBC.
Kasus Megha Vemuri menjadi simbol perdebatan yang lebih luas tentang batasan kebebasan berekspresi di perguruan tinggi, terutama terkait isu-isu politik internasional yang sensitif.
Media The New York Times menulis, “Insiden ini menyoroti tantangan perguruan tinggi dalam menyeimbangkan antara menjaga ketertiban dan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bersuara dalam dinamika dunia yang semakin kompleks.”
“Vemuri mengkritik hubungan MIT dengan militer ‘Israel’ dan menyatakan solidaritas dengan Palestina, mengenakan kaffiyeh sebagai simbol perlawanan. Pidatonya menyimpang dari pernyataannya yang telah disetujui sebelumnya, yang menyebabkan kampus melarang dia dan keluarganya menghadiri wisuda,” ujar Khaled A. Beydoun, Associate Professor of Law di Sandra Day O’Connor College of Law, Arizona State University.
Khaled A. Beydoun adalah seorang penulis yang dikenal luas karena keahliannya dalam isu Islamofobia, mengatakan; hukum konstitusi, dan hak-hak sipil.
Sampai saat ini, Megha terus mendapat dukungan dari berbagai pihak dan bertekad melanjutkan perjuangannya.
Kasus ini pun menjadi peringatan bagi institusi pendidikan tinggi agar lebih bijak dalam mengelola ekspresi politik mahasiswa, terutama yang menyangkut isu-isu kemanusiaan yang mendalam.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
