Hidayatullah.com– Militer Myanmar menggunakan teknologi canggih Eropa untuk melindungi armada drone miliknya yang melakukakn serangan udara brutal tidak hanya terhadap kelompok-kelompok militan tetapi juga warga sipil.
Militer Myanmar memperoleh teknologi “anti-jamming” buatan Eropa melalui sebuah perusahaan China, menurut laporan yang disusun oleh Conflict Armament Research (CAR) seperti dilansir The Guardian Jumat (8/8/2025).
Para peneliti CAR mendokumentasikan drone-drone militer yang jatuh dai negara bagian Kayah di timur Myanmar, yang telah dibekali dengan modul navigasi canggih yang melindundi drone dari pengacak dan gangguan sinyal. CAR melihat bukti bahwa teknologi serupa digunakan di negara bagian Chin, dekat perbatasan negara itu di sisi barat.
Kurun 12 bulan terakhir junta militer Myanmar menghabiskan banyak uang untuk teknologi drone guna meningkatkan kemampuan tempurnya melawan kelompok-kelompok pemberontak. Myanmar sekarang menjadi negara ketiga terbanyak di dunia yang mengalami kejadian berkaitan dengan drone, menurut proyek Armed Conflict Location and Event Data, yang melacak konflik di berbagai belahan dunia – setelah Ukraina dan Rusia.
Robert Hunter Perkins, kepala riset CAR, mengatakan peralatan perang berupa drone memberikan tantangan tersendiri bagi pejabat pembuat keputusan disebabkan perkembangannya yang sangat pesat.
Baca Juga
“Tawaran yang tersedia di pasar komersial jauh lebih canggih dibandingkan beberapa tahun silam. Sulit bagi inovasi di bidang industri untuk selalu selaras dengan kontrol nasional dan tentunya internasional,” kata Perkins perihal teknologi drone yang beredar di pasaran.
Laporan CAR tersebut tidak menyebut nama pabrik pembuat teknologi anti-jamming itu, maupun di negara Eropa mana perusahaannya berada.
Pihak pabrik mengirimkan produknya ke sebuah distributor tertentu, yang berbasis di China, pada bulan Maret 2023. Pihak Distributor kemudian menjualnya ke sebuah perusahaan di China lain yang mengintegrasikan komponen-komponennya menjadi drone. Pada Maret 2024, pabrik perakitan itu kemudian menjual produknya ke sebuah perusahaan yang berbasis di Ruili, sebuah kawasan pusat perdagangan penting yang berada di sekitar perbatasan China-Myanmar.
Tidak ada bukti bahwa pihak distributor dan pabrik perakitan melakukan pelanggaran, meskipun jika dilihat dari lokasi perusahaan yang berada di ujung rantai pasokan itu, yaitu di sekitar wilayah konflik, perlu menjadi perhatian khusus.
Laporan CAR menegaskan perlunya pemantauan berkelanjutan guna memastikan bahwa sanksi Eropa yang diberikan terhadap junta Myanmar benar-benar ditegakkan.
Myanmar menjadi subyek embargo senjata Uni Eropa dalam berbagai bentuk sejak awal 1990-an. Sanksi-sanksi itu kemudian diperluas pada 2018 sebagai tanggapan atas kebrutalan militer Myanmar terhadap kelompok minoritas, termasuk Rohingya. Sanksi lainnya dijatuhkan lagi atas Myanmar menyusul kudeta militer Februari 2021.
Yadanar Maung, juru bicara Justice For Myanmar, mengaku tidak terkejut dengan laporan CAR tersebut. Menurutnya, banyak peralatan komunikasi, alat pengintai, drone, pesawat dan bahkan sistem pendorong untuk kapal perang berukuran besar masih bisa diperoleh junta Myanmar dengan mudah meskipun sudah ada embargo.
“Uni Eropa perlu memperluas sanksi-sanksi supaya dengan efektif bisa memblokir akses junta terhadap pendanaan, persenjataan, bahan bakar pesawat, secara berkoordinasi dengan sekutu-sekutunya,” kata aktivis itu.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
