Hidayatullah.com— Sidang Majelis Umum PBB pada 16 September 2025 mencatat 10 negara menolak resolusi pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Penjajah ‘Israel’ dan Amerika Serikat, selama ini paling keras menentang berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Penolakan mereka disertai oleh delapan negara lain, sebagian besar negara kecil di Pasifik dan Amerika Latin, yang dikenal bersekutu erat dengan Washington maupun Tel Aviv.
Mayoritas dunia internasional mendukung atau abstain. Lebih dari 140 negara kini sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun penolakan dari 10 negara ini tetap penting, karena menunjukkan konsistensi blok yang menolak setiap bentuk pengakuan tanpa persetujuan penjajah ‘Israel’.
Berikut profil sikap politik masing-masing negara penolak:
‘Israel’
Sebagai pihak penjajah, ‘Israel’ menolak keras semua inisiatif internasional yang mengakui Palestina di luar jalur perundingan bilateral. Pemerintah Tel Aviv berulang kali menyebut langkah itu sebagai ancaman bagi “keamanan nasionalnya” dan menegaskan bahwa hanya ‘Israel’ yang berhak menentukan syarat berdirinya negara Palestina.
Amerika Serikat
Sekutu utama penjajah ‘Israel’, Washington konsisten menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk menggagalkan resolusi pro-Palestina. AS menilai pengakuan sepihak akan merusak “proses damai” meskipun perundingan sudah lama buntu. Dukungan militer dan finansial AS menjadi penopang utama eksistensi ‘Israel’.
Argentina
Negara Amerika Latin ini berada dalam daftar penolak, meski sebagian tetangganya justru mendukung Palestina. Pemerintah Argentina dianggap lebih berhati-hati karena hubungan ekonomi dan politik dengan AS serta komunitas Yahudi yang besar di dalam negeri.
Hungaria
Salah satu anggota Uni Eropa yang paling dekat dengan Tel Aviv. Pemerintahan Viktor Orbán dikenal menolak kebijakan UE yang mengkritik ‘Israel’, dan memilih menyelaraskan sikap dengan Washington. Budapest sering menghalangi pernyataan bersama Eropa yang keras terhadap penjajah ‘Israel’.
Mikronesia
Negara kecil di Pasifik ini hampir selalu sejalan dengan AS dan ‘Israel’ dalam pemungutan suara di PBB. Bantuan ekonomi dan pertahanan dari Washington membuat Mikronesia menjadi pendukung setia kebijakan yang menguntungkan ‘Israel’.
Nauru
Sama seperti Mikronesia, Nauru mengandalkan dukungan ekonomi dari sekutu Barat. Dalam forum internasional, Nauru hampir selalu mengikuti garis kebijakan AS dan menolak resolusi pro-Palestina.
Palau
Negara kepulauan lain di Pasifik yang dikenal sebagai “sekutu diplomatik” ‘Israel’ di PBB. Hubungan dekat dengan Washington membuat Palau sering menjadi salah satu dari sedikit negara yang berdiri bersama AS dan ‘Israel’ dalam pemungutan suara.
Papua Nugini
Meski mayoritas rakyatnya simpati pada perjuangan Palestina, pemerintah PNG tetap memilih blok AS. Posisi ini didorong hubungan strategis dengan Washington dan bantuan pembangunan yang signifikan.
Paraguay
Pemerintah Paraguay mempertahankan hubungan baik dengan ‘Israel’, termasuk kerja sama ekonomi dan pertahanan. Dukungan pada blok penolak pengakuan Palestina dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga kedekatan diplomatik dengan Tel Aviv.
Tonga
Negara kecil di Pasifik ini juga mengikuti jejak AS dan ‘Israel’. Meski tidak memiliki kepentingan langsung, Tonga sering masuk daftar penolak resolusi pro-Palestina karena solidaritas politik dengan sekutu utamanya.
Daftar penolak itu bersumber dari dokumen resmi PBB yang dibacakan dalam sidang Majelis Umum di New York.
Pengamat internasional menilai sikap negara-negara penolak menunjukkan ketidakmampuan sebagian komunitas internasional melepaskan diri dari tekanan politik Washington dan Tel Aviv.
Al Jazeera dalam analisanya menyebut pengakuan sebagian negara Barat terhadap Palestina baru-baru ini lebih sebagai “pencitraan politik” ketimbang perubahan kebijakan nyata, sementara dukungan tanpa syarat kepada penjajah ‘Israel’ terus berlangsung.*




