Hidayatullah.com— Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati kembali melontarkan kritik tajam terhadap maraknya buzzer politik di Indonesia. Dalam sebuah pidato yang disampaikan di hadapan kader dan tamu undangan, ia menyoroti peran buzzer yang menurutnya hanya berorientasi pada uang tanpa mempertimbangkan kebenaran informasi yang disebarkan.
“Baser-baser iku sopo? Bisanya hanya terima duit aja. Eh, betul apa enggak?” kata Megawati dengan nada tegas di tengah pidatonya yang disambut tawa hadirin.
Ia menilai, fenomena buzzer telah merusak ekosistem komunikasi publik yang seharusnya mendidik masyarakat dengan informasi yang benar.
Megawati mengaku telah meminta pemerintah menindak para pendengung (buzzer) yang kerap menyampaikan kebohongan. Permintaan Megawati disampaikan menjadi pembicara dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Blitar, Jawa Timur, pada 1 November 2025.
Megawati menegaskan perlunya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Menkom Digi) untuk menindak buzzer yang menyebarkan informasi tidak akurat. Ia juga meminta wartawan yang meliput acara tidak memutarbalikkan berita, karena menurutnya banyak media belakangan ini menyampaikan kebohongan; kondisi itu diperburuk oleh kehadiran buzzer.
Baca Juga
“Yang orang Indonesia jawab saya kalau ada pikiran lain tuh di sana-sana ke mana coba?” ucap Megawati menanggapi dinamika penyebaran informasi di era digital.
Megawati menyatakan bahwa kualitas jurnalisme dan integritas pelaporan menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menilai polarisasi media dan operasional buzzer berpotensi merusak iklim demokrasi serta menodai makna peringatan KAA yang seharusnya menonjolkan persatuan bangsa dan solidaritas antar negara.
Megawati juga menyoroti pentingnya pendidikan literasi media bagi masyarakat, agar publik dapat membedakan antara fakta dan opinyon. Ia menyerukan peran institusi negara dan organisasi profesi media untuk menguatkan etika jurnalistik dan menindak penyebaran hoaks, terutama yang diarahkan kepada tokoh publik dan partai politik.
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung dampak sosial dari disinformasi, termasuk bagaimana kebohongan yang tersebar dapat memicu polarisasi dan mempengaruhi opini publik. Ia menekankan bahwa setiap elemen demokrasi—media, pemerintah, dan warga—harus bekerja bersama memahami hakikat kebenaran, serta bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari ujaran dan konten yang disebarkan.
Sejumlah peserta seminar menilai pernyataan Megawati menggarisbawahi kebutuhan kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi fenomena buzzer. Beberapa narasumber menekankan pentingnya transparansi pendanaan dan akuntabilitas para aktor siber, termasuk penggunaan dana kampanye dan fasilitas komunikasi digital untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Pemaparan Megawati di Blitar menjadi sorotan media nasional dan regional. Pengamat politik menilai langkah ini mencerminkan upaya PDIP untuk menjaga ritme kritik yang sehat terhadap praktik penyebaran informasi, serta mengingatkan bahwa integritas media adalah pilar utama dalam menjaga martabat bangsa di tengah dinamika politik dan digitalisasi yang semakin kompleks.
Penutupan seminar di Blitar menegaskan komitmen untuk mendorong budaya cek fakta, edukasi media, dan penegakan hukum terhadap praktik buzzer yang menyebarkan kebohongan. Sejumlah peserta berharap langkah tegas ini dapat menekan arus hoaks dan memperkukuh kepercayaan publik terhadap proses demokrasi Indonesia.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
