Hidayatullah.com – Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi rancangan AS pada Senin yang membentuk Dewan Perdamaian Transisi (BoP) baru dan mengesahkan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengawasi tata kelola, rekonstruksi, dan upaya keamanan di Jalur Gaza. Resolusi itu disetujui 13 suara, sementara Rusia dan Tiongkok abstain.
Berbicara sebelum voting, utusan AS untuk PBB mengatakan di depan Dewan bahwa “hari ini, kita memiliki kekuatan untuk memadamkan api dan menerangi jalan menuju perdamaian.”
“Jalan itu adalah rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang ada di hadapan kita, sebuah cetak biru yang berani dan pragmatis yang lahir dari rencana komprehensif 20 poin Presiden (Donald) Trump untuk mengakhiri konflik Gaza, yang ditempa dalam api diplomasi dengan Qatar, Mesir, Arab Saudi, UEA, Turki, Pakistan, dan Indonesia,” ujar kata Mike Waltz utusan AS untuk PBB.
Ia berpendapat bahwa resolusi tersebut “memetakan kemungkinan jalan bagi penentuan nasib sendiri Palestina setelah Otoritas Palestina menyelesaikan reformasi yang diperlukan, di mana roket akan digantikan oleh perdamaian dan ada peluang di cakrawala politik.”
Setelah pemungutan suara, ia menyambut baik pengesahan tersebut dan mengatakan bahwa hal itu “merupakan langkah penting lainnya menuju Gaza yang stabil.”
“Dewan Perdamaian, yang akan dipimpin oleh Presiden Trump, tetap menjadi landasan upaya kami,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa ISF “akan menstabilkan dan mengamankan lingkungan keamanan, mendukung demiliterisasi Gaza, membongkar infrastruktur teroris, menonaktifkan senjata, dan menjaga keselamatan warga sipil Palestina.”
Resolusi tersebut menyatakan bahwa “kehadiran BoP dan ISF yang diizinkan oleh resolusi ini akan tetap diizinkan hingga 31 Desember 2027, dengan tunduk pada tindakan lebih lanjut oleh Dewan, dan (bahwa) setiap otorisasi ulang ISF selanjutnya harus melalui kerja sama dan koordinasi penuh dengan Mesir dan Israel serta Negara Anggota lainnya yang terus bekerja sama dengan ISF.”*




