Hidayatullah.com – Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengingatkan pemerintah Indonesia agar sangat berhati-hati dalam rencana pengiriman pasukan ke Palestina.
Ia menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina harus konsisten dilakukan demi keadilan dan perdamaian dunia, namun tidak boleh sampai terjebak dalam skema politik yang merugikan perjuangan rakyat Palestina.
“Pertama, Indonesia harus tetap berkomitmen dan konsisten membela Palestina demi keadilan dan perdamaian dunia. Presiden sudah menyebutkan 20 ribu pasukan akan dikirim ke sana,” ujar Sudarnoto, kepada media di kantor MUI, Selasa 18 November 2025.
Namun, menurut Prof. Sudarnoto, rencana pengiriman pasukan stabilisasi yang saat ini didorong oleh Amerika Serikat dan Israel memiliki syarat yang sangat problematik, yakni pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas. Skema itu, kata dia, sudah tegas ditolak oleh pihak perlawanan Palestina.
“Mereka tidak mau, karena itu adalah langkah yang menjebak dan membuka jalan penguasaan Palestina dengan cara-cara baru,” tegasnya.
Sudarnoto menilai bahwa Indonesia harus mendukung Palestina, termasuk dalam prinsip pengiriman pasukan, tetapi tidak boleh sampai mengikuti desain politik AS–Israel yang justru dapat melemahkan perjuangan rakyat Palestina.
“Pengiriman tentara prinsipnya iya. Tetapi jangan sampai masuk jebakan baru Amerika sehingga malah merugikan Palestina. Ini penting sekali,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Israel sejak awal tidak pernah rela melihat Palestina mendapatkan hak-haknya. “Israel itu tidak pernah reda. Al-Qur’an sudah mengingatkan, mereka tidak akan pernah rela jika merasa dirugikan,” ujarnya.
Serukan Kehati-hatian untuk Negara Lain
Prof. Sudarnoto juga menekankan bahwa sikap hati-hati ini tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang terlibat dalam proses stabilisasi, termasuk Mesir dan negara-negara Arab lainnya.
Menurutnya, langkah-langkah terbaru Amerika Serikat dan sekutu Barat harus dibaca secara kritis agar tidak menguntungkan Israel secara sepihak. “Saya kira bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain seperti Mesir juga harus berhati-hati melihat langkah-langkah terakhir yang dilakukan Amerika dan sekutu,” kata Sudarnoto.
Terus Kawal Boikot
Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada 20–23 November 2025 di Jakarta. Sudarnoto juga menyerukan agar umat Islam dan masyarakat Indonesia terus memperkuat gerakan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel dan sekutu Zionis.
Dosen UIN Syarif Hidayatullah ini memastikan bahwa isu boikot akan menjadi pembahasan penting. Ia menilai forum tertinggi MUI tersebut merupakan momentum strategis untuk mengingatkan kembali masyarakat maupun pemerintah tentang urgensi gerakan boikot sebagai tekanan nyata terhadap kekuatan ekonomi Israel.
“Kalau gerakan boikot ini tidak dirawat terus-menerus, masyarakat bisa lupa, pemerintah pun bisa lupa. Karena itu, melalui Munas nanti, MUI akan kembali menegaskan betapa pentingnya boikot itu,” ujarnya
Menurutnya, pemboikotan dapat menjadi instrumen efektif untuk memperlemah ekonomi Israel, terlebih jika dilakukan secara kolektif di berbagai negara. Ia mencontohkan sejumlah negara yang bahkan telah melarang masuk wisatawan Israel sebagai bentuk tekanan diplomatik maupun moral.
“Munas ini akan menegaskan kembali pentingnya pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat, dan pemerintah juga harus menjadi bagian penting dari gerakan tersebut,” kata Sudarnoto.
Hal senada disampaikan Ketua Steering Committee Munas XI MUI, KH Masduki Baidlowi. Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi mengenai boikot produk-produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel akan menjadi salah satu keputusan terbaru yang dihasilkan Munas.
“Ini merupakan tindak lanjut dari fatwa MUI agar umat Islam Indonesia melakukan boikot terhadap produk-produk multinasional yang terafiliasi dengan Israel,” jelasnya.
Kiai Masduki berharap rekomendasi ini dapat menggugah kesadaran masyarakat luas. Menurutnya, masyarakat Indonesia selama ini tidak memiliki banyak cara lain dalam merespons kekejaman Israel, sehingga boikot menjadi langkah minimal yang sangat strategis. Namun, ia mengakui bahwa konsistensi publik sering terganggu oleh gempuran promosi produk-produk tersebut.
“Ketika ada promosi, masyarakat kembali membeli produk itu. Karena itu, tim rekomendasi akan menekankan pentingnya menjaga konsistensi gerakan boikot,” ujar Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI ini.*




