Hidayatullah.com– Ketegangan komunal meningkat di Sanjauli, Shimla, pada Jumat (14/11/2025), setelah sekelompok aktivis Hindu menghentikan jamaah Muslim menunaikan shalat Jumat di Masjid Sanjauli, sebuah bangunan lima lantai yang sebelumnya dinyatakan ilegal oleh pengadilan dan sedang menunggu proses pembongkaran.
Polisi menahan lima hingga enam aktivis yang diduga memblokade akses ke masjid tersebut, menurut laporan Muslim Network TV dan India Today.
Insiden bermula ketika para aktivis—yang disebut oleh beberapa media sebagai bagian dari kelompok Hindu garis keras—berkumpul di area sekitar masjid dan menghadang warga Muslim yang hendak memasuki bangunan.
India Today melaporkan bahwa kelompok tersebut meneriakkan protes dan menuntut agar “tidak ada aktivitas keagamaan” dilakukan di struktur yang mereka sebut “ilegal”.
Menurut New Indian Express, jalan menuju masjid sempat diblokir oleh penduduk lokal dan aktivis, memaksa jamaah untuk berpindah ke masjid lain di kawasan Shimla.
“Tidak ada yang datang untuk shalat. Warga yang ingin datang diminta untuk beribadah di masjid lain mengingat situasi dan kehadiran polisi yang begitu besar,” ujar Maulana Shahzad Alam, seorang imam setempat, kepada The Indian Express.
Polisi telah menempatkan pasukan besar di sekitar masjid guna mencegah eskalasi. ASP Navdeep Singh memastikan bahwa situasi tetap terkendali dan tidak ada bentrokan fisik.
“Individu yang mencoba memicu ketegangan telah ditahan. Tindakan akan diambil sesuai hukum,” ujarnya.
Sementara itu, menurut ABP Live (16/11/2025), kelompok Hindu Sangharsh Samiti sebelumnya mengancam akan “melarang shalat Jumat” di masjid tersebut dan menyerukan boikot ekonomi terhadap komunitas Muslim setempat.
Video viral di media sosial menunjukkan beberapa orang memasuki masjid melalui jalur samping, memicu kemarahan para demonstran yang kemudian menuntut penyegelan total bangunan serta pemutusan listrik dan air.
Ketegangan meningkat hingga sekelompok aktivis memulai aksi mogok makan tanpa batas di luar kantor polisi Sanjauli. Namun aksi tersebut dihentikan pada 22 November setelah pemerintah distrik menyetujui pertemuan resmi pada 29 November untuk membahas tuntutan para demonstran “dalam koridor hukum,” sebagaimana dilaporkan The Indian Express.
Pihak pengelola masjid menegaskan bahwa tanah tersebut berada di bawah otoritas State Waqf Board, lembaga wakaf yang berada di bawah Kementerian Urusan Minoritas Pemerintah India.
“Kami memutuskan tidak pergi ke Sanjauli karena kondisi tidak aman. Ada masjid lain, jadi kami pindah ke sana, “ ujar Mohammed Irfan, seorang warga setempat.
Hingga kini, proses hukum terkait status struktur bangunan masjid masih berlangsung. Pemerintah distrik Shimla menyatakan bahwa segala keputusan mengenai ibadah maupun masa depan bangunan akan mengikuti aturan pengadilan.
Kasus ini menjadi sorotan nasional karena menunjukkan meningkatnya ketegangan komunal dan aksi anti-Muslim di banyak negara bagian India, yang sebelumnya jarang dilaporkan mengalami konflik serupa.*




