Hidayatullah.com – Pasukan Suriah akan melancarkan operasi militer terbatas di Aleppo yang menargetkan kelompok teror. Langkah itu diambil menyusul serangan terhadap warga sipil, kata Kementerian Informasi negara itu pada Rabu (07/01/2026).
“Sebagai tanggapan atas serangan berkelanjutan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) terhadap daerah pemukiman sipil, jalan utama, dan pasukan keamanan, Tentara Arab Suriah akan melancarkan operasi militer terbatas di Aleppo,” kata kementerian tersebut.
Kementerian tersebut mengatakan lebih dari 20 warga sipil tewas dan lebih dari 150 lainnya terluka dalam serangan teror SDF selama bulan lalu, sementara lebih dari 25 tentara tewas. Kekerasan tersebut juga telah mengganggu perdagangan dan kehidupan sehari-hari di kota itu, catatnya.
Kementerian juga mengatakan operasi militer akan dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah setempat dan atas permintaan penduduk Aleppo. Tujuannya, imbuh kementerian, adalah untuk menghentikan tembakan artileri, penembak jitu, dan serangan drone yang sedang berlangsung, memulihkan keamanan, membuka kembali jalan Aleppo–Azaz, dan melindungi warga sipil.
Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa kegiatan militer akan dilakukan sesuai dengan hukum internasional, dengan fokus pada evakuasi warga sipil. Operasi tersebut akan menargetkan kelompok bersenjata yang dianggap bertanggung jawab atas serangan tersebut, bukan penduduk sipil, demikian disebutkan.
Melansir Anadolu, kelompok teror PKK/YPG beroperasi dengan nama SDF di negara tersebut.
Perkembangan ini terjadi setelah SDF kembali melakukan penembakan terhadap permukiman penduduk di Aleppo untuk hari kedua pada Rabu pagi, sehari setelah setidaknya lima orang tewas dan 16 lainnya terluka dalam serangkaian serangan oleh SDF di Aleppo pada hari Selasa.
Badan Pertahanan Sipil Suriah sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah mengevakuasi 850 warga sipil dari Aleppo pada pukul 12.30 siang waktu setempat (0930GMT), dengan alasan memburuknya kondisi kemanusiaan dan penembakan oleh SDF.
Pada 10 Maret 2025, kepresidenan Suriah mengumumkan penandatanganan perjanjian untuk integrasi SDF ke dalam lembaga-lembaga negara, menegaskan kembali persatuan teritorial negara dan menolak setiap upaya perpecahan.
Pihak berwenang Suriah mengatakan bahwa dalam beberapa bulan sejak itu, SDF belum menunjukkan upaya apa pun untuk memenuhi ketentuan perjanjian tersebut.
Pemerintah Suriah telah meningkatkan upaya untuk menjaga keamanan di seluruh negeri sejak penggulingan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember 2024, setelah 24 tahun berkuasa.*




