Hidayatullah.com– Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi mengusulkan supaya dilakukan skema pemotongan gaji sukarela atas para pegawai pemerintah, badan-badan hukum dan pekerja sektor swasta untuk memperluas program Quran Waqf.
Ahmad Zahid, yang juga merupakan pelindung program tersebut, mengatakan bahwa inisiatif itu akan membantu memastikan keberlanjutan dan jangkauan yang lebih luas dari Quran Waqf.
“Melalui skema ini, kontribusi kecil tetapi konsisten dapat menciptakan pengaruh yang signifikan,” katanya saat meresmikan Program Wakaf Al-Quran Tingkat Nasional 2026 di Putrajaya hari Selasa (3/2/2026), yang juga dihadiri Datuk Dr Abdul Latiff Mirasa, yang menjabat pimpinan eksekutif Yayasan Restu serta Nasyrul Quran.
Ahmad Zahid mengatakan administraor skema hendaknya tidak mengutip biaya dari kontributor, dan mengutarakan harapannya supaya Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Bhd (ANGKASA), yang didaulat untuk mengumpulkan dana tersebut, tidak akan memungut biaya dari Nasyrul Quran.
Dia juga mendesak anggota koperasi di seluruh negeri untuk berkontribusi melalui ANGKASA guna meningkatkan produksi wakaf Al-Quran, menegaskan bahwa upaya sedang dilakukan untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam 30 bahasa dan mendistribusikannya ke negara-negara di mana umat Muslim merupakan komunitas minoritas.
Dia juga mendorong para pemengaruh di media sosial untuk mengajak pengikut mereka berkontribusi sedikitnya satu eksemplar sebagai wakaf.
Dalam pidatonya Ahmad Zahid juga menekankan perlunya kolaborasi strategis antara Nasyrul Quran, Yayasan Restu, dan para pemengaruh media sosial, termasuk para kreator konten di platform seperti TikTok, untuk memperluas jangkauan program itu melalui platform digital.
“Mari kita gunakan peluang ini, terutama di masa Ramadhan yang segera tiba, untuk mendorong masyarakat memberikan kontribusi kepada Quran Waqf, karena itu akan membantu keberlanjutan dari program ini,” kata Wakil PM Malaysia itu.*




