Hidayatullah.com— Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati terkait rencana pengiriman ribuan tentara Indonesia ke Gaza, Palestina. Misi tersebut dinilai menyimpan risiko besar, baik secara politik maupun moral, terhadap posisi Indonesia yang selama ini dikenal konsisten membela perjuangan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menegaskan belum adanya kejelasan kerangka misi perdamaian tersebut, apakah berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui jalur lain seperti International Stabilization Force (ISF).
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” kata Sudarnoto di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ia mengingatkan agar Indonesia tidak “terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina.”
Menurut Sudarnoto, pengiriman tentara dalam kerangka ISF biasanya berada di bawah kendali negara-negara besar dengan fokus menciptakan stabilisasi wilayah pascakonflik. Namun, ia menilai misi semacam itu kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan perdamaian jangka panjang, terlebih karena berfokus pada demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.
Karena itu, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan ulang rencana pengiriman pasukan agar tidak merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung kemerdekaan Palestina.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” tegasnya.
Sebelumnya, MUI juga menerbitkan surat edaran berisi enam tausiyah menyusul bergabungnya Indonesia dalam forum Board of Peace (Dewan Perdamaian) bikinan AS. Salah satunya mendesak pemerintah memastikan keterlibatan Indonesia tidak hanya menjamin keamanan penjajah ‘Israel’, tetapi juga kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia memang tengah melakukan persiapan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza melalui ISF, meski jumlah dan jadwalnya belum bersifat definitif serta masih memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak.
MUI berharap setiap langkah strategis pemerintah tetap sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif serta komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.*




