Penjajah ‘Israel’ Bentuk Unit Khusus Pantau Jurnalis Internasional

Hidayatullah.com – Polisi entitas Zionis Israel telah membentuk departemen khusus di Tepi Barat yang diduduki untuk memantau jurnalis internasional yang ingin memasuki wilayah Palestina. Jurnalis yang dianggap kritis terhadap ‘Israel’ akan ditolak masuk.

Menurut laporan Haaretz pada Selasa, departemen polisi khusus tersebut bekerja sama dengan lembaga imigrasi ‘Israel’, yang ditempatkan di perbatasan internasional serta Jembatan Allenby di Tepi Barat.

Haaretz memperoleh dokumen polisi yang merinci artikel dan aktivitas media sosial oleh Alessandro Stefanelli, seorang jurnalis lepas Italia, yang telah beberapa kali memasuki ‘Israel’ dan Tepi Barat di masa lalu.

Polisi menganggap Stefanelli kritis terhadap ‘Israel’, menyebutnya sebagai “jurnalis dan fotografer yang memberikan liputan sepihak tentang Israel”.

Pada Juli tahun lalu, jurnalis Italia tersebut diberitahu bahwa visanya ke ‘Israel’ telah dicabut, dengan kedutaan ‘Israel’ di Roma tidak memberikan penjelasan mengapa visanya dibatalkan.

Fitnah dan Tuduhan Israel terhadap Jurnalis Internasional

Meskipun begitu, Stefanelli mencoba memasuki Tepi Barat yang diduduki melalui Jembatan Allenby Yordania, yang menghubungkan wilayah Palestina dengan, tetapi juga ditolak masuk oleh Otoritas Kependudukan dan Imigrasi ‘Israel’.

Stefanelli dianggap tidak memihak ‘Israel’ karena menyerukan intervensi internasional untuk menghentikan “kekerasan pemukim” dan dituduh “berhubungan dengan militan”.

“Tuduhan ini sangat menggelikan – mereka menempatkan saya dalam daftar yang sama dengan teroris,” kata Stefanelli kepada Haaretz. Ia tidak menyangka “bagaimana seorang petugas polisi di negara demokrasi dapat menulis hal-hal seperti itu.”

“Anda hanya dapat menyiapkan dokumen seperti itu jika Anda tahu beberapa hakim akan mempercayainya,” tambahnya.

Tamir Blank, pengacara Stefanelli, mengatakan kepada Haaretz bahwa “sungguh mengejutkan dan mengecewakan bahwa polisi… menginvestasikan sumber daya untuk memantau artikel jurnalistik dan membatasi kebebasan berekspresi”.

“Ini adalah satu langkah, dan langkah yang sangat singkat, menuju polisi pikiran,” kata Blank.

Polisi Israel mengatakan kepada Haaretz bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum, yang “memberikan wewenang untuk mencegah warga negara asing memasuki Negara Israel jika ia, atau organisasi tempat ia bekerja, bertindak melawan Negara Israel”.

Ketakutan ‘Israel’ terhadap Jurnalis

Di Gaza, Israel juga telah mencegah media internasional memasuki wilayah tersebut sejak Oktober 2023.

Bulan lalu, Mahkamah Agung ‘Israel’ menunda untuk ke-11 kalinya sejak Oktober 2023 keputusannya tentang apakah otoritas pendudukan harus memberikan akses bebas ke wilayah tersebut, setelah negara itu tidak memberikan tanggapan.

Menurut situs berita Israel The Seventh Eye, bulan lalu Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) dan Reporters Without Borders (RSF) bergabung dengan petisi lama Asosiasi Pers Asing di Israel (FPA) yang menuntut akses.

Ketiga kelompok jurnalistik tersebut meminta pengadilan untuk mengizinkan jurnalis masuk ke Gaza, tetapi Noam Sohlberg, wakil presiden Mahkamah Agung, menolak untuk menyetujuinya, dan memberikan perpanjangan waktu lagi bagi negara untuk memberikan tanggapan.

Di Gaza, “Israel terlibat dalam upaya paling mematikan dan paling disengaja untuk membunuh dan membungkam jurnalis,” menurut CPJ.

“Jurnalis Palestina diancam, menjadi sasaran langsung, dan dibunuh oleh pasukan Israel, serta ditahan dan disiksa secara sewenang-wenang sebagai pembalasan atas pekerjaan mereka,” kata kelompok tersebut.

Menurut data kelompok tersebut, 263 jurnalis Palestina telah dibunuh oleh penjajah ‘Israel’ sejak Oktober 2023, sementara 174 terluka dan 107 dipenjara.

Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Med menyatakan bahwa ‘Israel’ sengaja menghalangi jurnalis dan penyelidik internasional untuk menyembunyikan bukti genosida dan kejahatan perang di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut mengatakan Israel menjalankan “kebijakan sistematis” untuk menghapus bukti fisik melalui operasi lapangan dan tindakan administratif. Ini termasuk mencegah jurnalis dan komite investigasi memasuki Gaza untuk menghentikan pertanggungjawaban internasional.

Pemantau tersebut memperingatkan bahwa larangan ‘Israel’ terhadap media asing adalah bagian dari upaya institusional untuk menjaga kejahatannya “di luar pengawasan global.”