Hidayatullah.com– Presiden Libanon Joseph Aoun, hari Senin (25/5/2026), mengatakan penarikan Israel dari bagian selatan wilayah negara itu merupakan tuntutan “yang tidak dapat dinegosiasikan” yang akan terus diupayakan oleh pihak berwenang melalui negosiasi.
Dalam sebuah pernyataan dalam rangka memperingati penarikan Israel sebelumnya dari Libanon selatan pada tahun 2000 setelah sekitar dua dekade pendudukan, Aoun mengatakan bahwa “tahun ini, peringatan pembebasan datang ketika Libanon dibebani oleh kenyataan yang menyakitkan.”
“Serangan Israel belum berhenti dan desa-desa tercinta kita di selatan masih menderita di bawah pendudukan yang baru,” kata Aoun seperti dilansir Reuters.
Tentara Israel, yang menginvasi Libanon selama perang terbaru dengan Hizbullah yang dimulai pada 2 Maret, beroperasi di dalam “garis kuning” yang mereka deklarasikan sepihak, yang membentang sekitar 10 kilometer (enam mil) ke dalam wilayah Lebanon.
Militer Israel juga melakukan serangan besar-besaran jauh di luar zona garis kuning tersebut meskipun gencatan senjata seharusnya berlaku sejak 17 April.”Libanon tidak akan menerima kenyataan ini,” tegas Aoun.
Baca Juga
“Jalan menuju penarikan penuh pasukan Israel akan tetap menjadi tuntutan nasional yang tak tergoyahkan dan konstan yang diupayakan oleh negara Libanon melalui opsi negosiasi,” imbuhnya.
Lebanon dan Israel memulai pembicaraan penting yang dimediasi Amerika Serikat bulan lalu dan sedang mempersiapkan putaran keempat yang akan digelar pada awal Juni, yang didahului oleh pertemuan antardelegasi militer di Pentagon pada 29 Mei.
Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada hari Ahad (25/5/2026), menegaskan kembali penentangannya terhadap pembicaraan langsung dengan Israel dan penolakan terhadap perlucutan senjata kelompoknya.
“Jika pemerintahan [Libanon] ini tidak mampu menjamin kedaulatan, mereka harus pergi,” kata Qassem, seraya menambahkan, “Di mana kedaulatan jika Amerika yangmenjalankan roda negara Lebanon?”
Aoun mengatakan bahwa negosiasi dengan Israel “bukanlah konsesi maupun penyerahan diri.”
“Pembebasan wilayah bagian selatan adalah tugas yang diemban oleh negara dengan dukungan rakyatnya,” kata Presiden. Libanon itu.
Pihak berwenang Libanon berkomitmen untuk melucuti senjata Hizbullah dan melarang aktivitas militernya setelah kelompok itu menyeret Lebanon ke dalam perang Timur Tengah dengan serangan roket ke Israel, sebagai balasan atas serangan Zionis yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran.
Pada hari Ahad, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengutuk apa yang disebutnya sebagai “seruan sembrono Hizbullah untuk menggulingkan pemerintahan Libanon yang terpilih secara demokratis,” menuduhnya “secara aktif berusaha menyeret Libanon kembali ke dalam kekacauan dan kehancuran.
“Qassem mengatakan bahwa “rakyat memiliki hak untuk turun ke jalan dan menggulingkan pemerintah” sebagai tanggapan terhadap serangan Israel dan sanksi AS terhadap lembaga keuangan yang berkaitan dengan Hizbullah, al-Qard al-Hassan yang ingin ditutup oleh Beirut atas desakan Washington.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
