Hidayatullah.com– Ajang pemilihan pemimpin di Indonesia, termasuk pada Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, jangan ternodai oleh praktik politik uang (money politic).
Demikian salah satu intisari pesan dari acara “Berdo’a untuk Kesuksesan dan Kelancaran Pelaksanaan Pilkada Kaltim Tahun 2018” yang digelar di Masjid Baitul Aman, kompleks Polres Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (25/06/2018).
Dalam acara yang diawali shalat zuhur berjamaah itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, Drs HM Jailani menyatakan, melalui acara ini, gelaran pilkada serentak, secara khusus Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim diharapkan berjalan aman, damai, dan lancar.
Baca: PP Muhammadiyah: Pilih Pemimpin yang Amanah, Berjiwa Negarawan
Sementara menurut Kapolres Balikpapan AKBP Wiwin Fitra, pilkada adalah pesta rakyat yang tidak boleh ternodai oleh money politics atau tindakan-tindakan lain yang merusak ajang tersebut.
Mantan Menteri Agama era Megawati Soekarnoputri, Prof Dr KH Said Aqil Al Munawar, MA yang didapuk menyampaikan taushiyah, meminta agar masyarakat Kaltim menjadikan shalat dan sabar sebagai kekuatan intinya.
Baca Juga
Menurutnya, pesta demokrasi yang akan melahirkan pemimpin pilihan rakyat tidak dapat dilepaskan dari as siyasah asy syar’iyah (politik Islam), meski “pemilu” pertama tidak dihadiri oleh Rasulullah karena dihelat usai beliau meninggal, yakni saat umat Islam memilih khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Namun, lanjutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Rasulullah telah memberikan contoh akan salah satu pola regenerasi kepemimpinan, yaitu penunjukan meski tidak secara vulgar yakni, dengan meminta Abu Bakar menggantikan beliau untuk memimpin shalat saat Rasulullah sedang sakit.
Alumnus Ummul Quro ini meminta agar masyarakat, termasuk di Kaltim, menerima pemimpin yang akan terpilih walau bukan dari calon jagoan mereka.
Kapolres Balikpapan meminta agar perbedaan pilihan tidak menjadi alasan untuk saling mengganggu sesama pendukung.
“Calon boleh berbeda, tapi bukan berarti boleh untuk menyerang calon lain dengan isu yang tidak berdasar (black campaign),” pesan Kapolres yang sebelumnya bertugas di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara ini.
Baca: Tausiyah Idul Fitri MUI: Aspirasi Politik Jangan Merusak Persaudaraan
“Jumlah personel dari kepolisian dan TNI sangat terbatas, sehingga peran masyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan demi terwujudnya pilkada yang kondusif, aman dan lancar,” lanjutnya seraya menutup sambutannya dengan permintaan doa dari semua pihak, secara khusus masyarakat Balikpapan, agar Pilgub Kaltim dapat melahirkan pemimpin yang amanah.* Kiriman Naspi Arsyad, aktivis muda Kaltim
