Hidayatullah.com–Dewan Keamanan PBB mengimbau para pemimpin Iraq agar mengakhiri kekosongan politik di Iraq yang terjadi sejak pemilu legislatif lima bulan lalu. Demikian dilansir Al-Arabiya.net (5/8).
Dalam pernyataan yang ditandatangani oleh anggota Dewan Keamanan pada Rabu malam (4/8), Dewan meminta para pemimpin Iraq segera membentuk pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat Iraq.
Ad Melkert, perwakilan PBB di Iraq mengatakan bahwa keterlambatan pembentukan pemerintah tersebut akan menimbulkan situasi yang mudah dimanfaatkan oleh kalangan yang menentang transisi demokrasi di Iraq. Selain itu, akan mengarah ke masa depan Iraq yang tidak pasti.
Melkert juga mengatakan bahwa Iraq membutuhkan perbaikan hubungan bilateral dengan Kuwait.
Senada dengan itu, Sekjen PBB Ban Ki Moon juga mengatakan bahwa keterlambatan pembentukan pemerintahan di Iraq dapat menyebabkan memburuknya stabilitas negara, dan hal ini akan dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak oposisi.
Sementara itu, perwakilan Iraq untuk PBB, Hamid al-Bayati, mengimbau agar diakhirinya penerapan ketentuan Bab VII dari Piagam PBB yang dikenakan pada Iraq setelah invasi Kuwait. [sdz/aby/hidayatullah.com]
