Hidayatullah.comAmnesty Internasional menuding pemerintah Jerman bekerjasama dengan negara-negara yang diketahui melakukan praktik penyiksaan. Kerjasama dilakukan dalam kerangka perang anti-teror.
“Komisi anti penyiksaan PBB menanggapi kritik kami dan mengarahkan pertanyaan kepada pemerintah Jerman serta meminta penjelasan. Baik tentang komisi-komisi penyidik di dinas intelijen juga kerjasama rahasia dan pertukaran informasi,” kata Imke Dierßen dari Amnesty Internasional saat membacakan laporannya, sebagaimana dikutip Deutsche Welle (09/11/2011).
Dierßen berbicara sebagai wakil masyarakat dalam Komisi anti penyiksaan PBB di Jenewa, Swiss. Bersama organisasi HAM lainnya, Amnesty Internasional menuding pemerintah Jerman bekerjasama dengan negara-negara yang diketahui melakukan praktik penyiksaan. Kerjasama dilakukan dalam kerangka perang anti-teror. Sebuah komisi penyidik di parlemen sudah bergulat dengan tuduhan serupa. Namun masih banyak pertanyaan tak terjawab.
“Kami menilai penyelidikan itu tidak independen dan komisi penyidik juga tidak dapat menerangkan banyak pertanyaan, karena pemerintah Jerman tidak bekerjasama dengan komisi itu”, kata Dierßen.
Selain itu, pelanggaran terhadap larangan penyiksaan bukan hanya terjadi di masa lalu. Ada bukti bahwa Jerman masih terus bekerjasama dengan dinas rahasia negara-negara yang dimaksud, kata Imke Dierßen.
Organisasi HAM itu mendokumentasikan sebuah kasus dari Uzbekistan, sebuah negara yang dinas rahasianya terkenal dengan penyiksaan secara sistematis. Meski demikian, penyidik dari Badan Urusan Kriminalitas Jerman (BKA) datang ke sana untuk menginterogasi seorang saksi, dihadiri agen rahasia Uzbekistan, lapor Dierßen. Amnesty menunjukkan sebuah berita acara.
“Dalam berita acara itu juga bisa dibaca, penyidik Jerman meneguhkan bahwa saksi yang diinterogasi ketakutan ketika petugas intelijen Uzbekisatan memasuki ruangan. Betul-betul situasi di mana saksi berada dalam tekanan besar dan penyidik Jerman tetap melanjutkan interogasi,“ kata Dierßen.
Walaupun pemerintah Jerman, terutama dalam politik luar negeri, sangat mendukung penegakan larangan penyiksaan secara mutlak. Banyak contoh bagus tentang itu. Tapi, “Kita tentu menjadi kurang dipercayai, jika pada saat yang sama bekerjasama dengan negara-negara terkait“, kritik juru bicara Amnesty itu.
Ia berharap, laporan komisi anti penyiksaan PBB akan mendorong pemerintah Jerman untuk memberi penjelasan. “Penting untuk mengadakan penyelidikan baru yang independen, di mana semua dokumen yang relevan dibuka dan korban mendapat keadilan, jika perlu ganti rugi, atas apa yang mereka alami.“
Hal yang lebih penting di masa depan, kata Dierßen, pemerintah Jerman harus memastikan tidak bekerjasama lagi dengan dinas rahasia dari negara yang terkenal dengan praktik penyiksaan. Berlin juga harus memberi panduan baru yang lebih memadai kepada dinas rahasia dan petugas penyidik Jerman. Panduan yang sekarang berlaku dinilai tidak lagi mencukupi.
Tidak jelas mengapa nama Amerika Serikat tidak disebut-sebut dalam laporan itu, baik oleh Dierßen maupun Deutsche Welle, sebagai negara pelaku penyiksaan. Sebab sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Amnesty International getol menyeru pemerintah Kanada agar menangkap mantan presiden Amerika Serikat George W. Bush sebagai penjahat perang, terkait dengan penyiksanaan terhadap para tahanan tersangka teroris yang ditangkap pihak keamanan AS. Baca berita sebelumnya: Ayo Duduki George Bush dan Bill Clinton!*