Hidayatullah.com—Hasil survei di Inggris menunjukkan banyak orangtua kesulitan membayar tingginya biaya penitipan anak, sehingga memaksa sebagian orangtua berhenti bekerja.
Dilansir oleh London Evening Standard (26/6/2012), lebih dari sepertiga orangtua mempertimbangkan untuk berhenti bekerja, karena mereka sulit membayar ongkos perawatan anak.
Sekitar 1 dari 8 orang (12%) bahkan sudah benar-benar meninggalkan pekerjaannya. Sedangkan 1 dari 5 orang menolak tawaran kerja karena tingginya ongkos pemeliharaan anak mereka. Demikian menurut hasil survei oleh Mumsnet dan Daycare Trust.
Hasil survei itu juga mengungkap bahwa para orangtua terpaksa berhutang agar dapat menggunakan jasa penitipan anak saat mereka bekerja. Sekitar 14% dari mereka meminjam uang teman, keluarga atau membayar biayanya lewat kartu kredit.
Survei yang menanyai sekitar 1.000 orangtua itu menunjukkan, satu dari lima (21%) orang harus membayar biaya penitipan anak yang besarnya melebihi biaya sewa atau cicilan rumah mereka.
Baca Juga
Para orangtua itu juga menilai pemerintah kurang berbuat untuk mengatasi tingginya biaya perawatan anak yang harus mereka tanggung.
Lebih dari tiga perempat (77%) mengatakan, pemerintah tidak membantu mereka agar dapat mengatasi biaya pemeliharaan anak. Sementara kurang dari separuh (47%) responden menilai pihak majikan mereka seharusnya ikut menyumbang biaya tersebut..
“Angka saat ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari tingginya biaya pemeliharaan anak. Sebagai sebuah negara, kita menghabiskan dana yang jauh lebih besar untuk memelihara anak dibandingkan sebagian besar negara Eropa Barat. Belum lagi banyak orangtua yang tidak bisa bekerja, karena ongkos pemeliharaan anak ini menjadikannya tidak ekonomis,” papar Justine Roberts, kepala eksekutif dan salah satu pendiri Mumsnet.
Menurut laporan Daycare Trust terbaru, rata-rata per tahun ongkos penitipan anak paruh waktu untuk bayi usia di bawah dua tahun mencapai 5.000 pound, di mana ongkos itu 3 kali lebih tinggi di London.
Komisi urusan pemeliharaan anak yang baru dibentuk Perdana Menteri Inggris David Cameron, berusaha menurunkan ongkos pemeliharaan anak dan menyediakan lebih banyak tempat penitipan anak di negara monarki itu. Komisi baru tersebut dipimpin oleh Menteri Anak Sarah Teather bersama Menteri Pekerjaan dan Pensiun Maria Miller.*
