Hidayatullah.com—Raja Yodania Abdullah II hari Ahad (1/7/2012) menyeru agar partai-partai oposisi, termasuk dari kelompok Islam, ikut serta dalam pemilihan umum akhir tahun ini, menyusul adanya ancaman boikot.
Hal itu dikemukakan Raja Abdullah II dalam wawancaranya dengan stasiun televisi pemerintah selama 30 menit.
“Semua partai, termasuk Front Aksi Islam (FAI), merupakan komponen dari masyarakat Yordania. Bagaimanapun, pintu-pintu dan hati kami terbuka untuk semua orang, termasuk Al Ikhwan Al Muslimun dan partai mereka FAI,” kata raja Yordania itu, sebagaimana dikutip AFP.
“Oleh karena itu, kami menyeru kepada semua kelompok untuk ambil bagian dalam proses reformasi ini dan berpartisipasi dalam pemilihan umum legislatif,” imbuhnya.
Kelompok Islam dan partai oposisi lainnya mengatakan bahwa mereka akan memboikot pemilu akhir tahun ini, terkait undang-undang pemilu yang kontroversial.
Baca Juga
Undang-undang itu memberi hak suara kepada pemilih untuk memasukkan dua surat suara; satu untuk kandidat individu di wilayah tempat tinggalnya dan satu untuk partai atau koalisi di tingkat nasional. Namun, hanya 17 kursi yang bisa diperebutkan oleh calon partai atau koalisi di tingkat nasional.
Pada hari Kamis lalu, raja memerintahkan agar undang-undang pemilu diamandemen.
Kelompok Islam dan warga Yordania lainnya melakukan aksi protes setiap pekan sejak tahun lalu, guna menuntut adanya reformasi yang memungkinkan diterapkannya sistem parlementer, di mana perdana menteri dapat dipilih dan bukan ditunjuk oleh raja.
“Kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam memperhatikan kepentingan publik dan memenuhi kebutuhan rakyat, serta tuntutan kebutuhan dasar,” merupakan alasan dilakukannya demonstrasi pro-reformasi, kata Abdullah II tentang aksi unjuk rasa di negaranya.
Menurut Raja Abdullah II, pada kenyataannya rakyat memang mengalami kesulitan akibat harga-harga barang yang tinggi, kemiskinan, pengangguran, serta perbedaan distribusi perdapatan antara satu gubernuran dengan lainnya.
Raja Abdullah II menegaskan bahwa ia mendukung penuh tuntutan rakyat, karena tuntutan mereka merupakan kepentingan negara.*
