Hidayatullah.com–Organisasi Hak Azasi Manusia Patani (HAMP), mendesak para pemimpin Indonesia dan Malaysia ikut berperan lebih aktif untuk menyelesaikan krisis politik di wilayah-wilayah etnis Melayu Patani (Thailan Selatan), seperti apa yang telah dilakukan untuk Filipina.
Himbauan ini disampaik Hishamudin Mahmud Alhaj, Ketua HAMP dalam sebuah rilis yang dikirim ke kantor redaksi hidayatullah.com, Selasa (22/01/2013).
“Kami sangat-sangat mengharapkan pemerintah Indonesia untuk memainkan peranan yang lebih positif menyelesaikan krisis politik di wilayah penduduk keturunan Melayu atau Patani Darusalam, sama seperti apa yang telah dilakukan untuk Filipina,” ujar Hishamuddin Mahmud.
Menurut Hisham, krisis dan situasi kritis di wilayah etnis Melayu membutuhkan solusi cepat saat ini.
“Krisis ini akan mempengaruhi keamanan di Thailand dan negara-negara tetangganya, terutama Malaysia,” ujarnya.
Hisham juga berharap kontribusi Malaysia dan Indonesia tidak hanya menyelesaikan krisis di Patani, tetapi juga meningkatkan status sosial masyarakat Melayu Patani agar sebanding dengan masyarakat Melayu Islam yang lain di negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2015.
Menurut catatan HAMP, hampir 5.500 orang telah tewas dan hampir 10.000 cedera dalam lebih dari 11.000 insiden, di tiga wilayah etnis Melayu Patani, Yala, dan Menara (Narathiwat) termasuk lima daerah dalam wilayah Senggora (Songkla), sejak apa yang mereka sebut sebagai kebangkitan melawan penjajah Siam (Pemerintah Thai, red), meletus kembali secara serius pada Januari 2004.
Seperti diketahui, Patani adalah sebuah negara Melayu Islam yang pernah berdaulat dan diperintah oleh Kesultanan Melayu Muslim Patani, sebelum akhirnya dianeksasi oleh Siam (Pemerintah Thai, red) pada tahun 1909.*
