Hidayatullah.com–Aksi demonstrasi kembali terjadi di beberapa provinsi di Iraq. Aksi ini merupakan kelanjutan dari gerakan rakyat yang menentang kebijakan Perdana Menteri Nuri al-Maliki tiga bulan sejak tiga bulan terakhir.
Di sisi lain, kepala misi PBB di Iraq, Martin Kobler menyatakan kekhawatirannya atas keputusan untuk menunda pemilihan kepala daerah di Anbar dan Nineveh.
Koresponden Aljazeera, Ayub Ridha, Jumat (22/3/2013), melaporkan bahwa terdapat persiapan keamanan yang besar-besaran dilakukan di Anbar dalam mengantisipasi aksi demonstrasi ini.
Sementara itu, Menteri Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Iraq Abdul Karim al-Samarrai mengatakan bahwa sebanyak 17 orang menteri telah memboikot sidang kabinet.
Dalam perkembangan terkait, Martin Kobler mengatakan bahwa sejak bulan Desember lalu, Iraq bagian barat telah banyak melakukan aksi demonstrasi untuk mengeskpresikan keluhan mereka. Rakyat menuntut isu-isu hak asasi manusia dan akses terhadap layanan publik mendasar. Mereka merasa terisolasi dan tidak aman.
Baca Juga
Kobler menyatakan keprihatinannya atas keputusan pemerintah untuk menunda pemilihan kepada daerah di provinsi Anbar dan Nineveh. Ia meminta kepada pemerintah Iraq untuk menyediakan lingkungan yang aman tanpa harus menunda pemilihan.*
