Hidayatullah.com—Tiga politisi Sudan yang didepak dari pemerintahan, menyusul protes mereka atas kebijakan pemerintah Presiden Umar al-Bashir dalam menangani unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar, memutuskan untuk mendirikan partai baru.
“Kami memutuskan untuk membentuk partai baru pembawa harapan bagi rakyat Sudan,” kata Fadlalah Ahmed Abdallah, seorang anggota parlemen dari partai penguasa Partai Kongres Nasional (NCP) kepada AFP dikutip Aljazeera (26/10/2013).
Nama-nama dan struktur organisasi baru itu akan diumumkan dalam satu pekan, imbuh Abdallah.
Keputusan untuk membentuk partai baru diambil setelah tim investigasi NCP memutuskan bahwa Abdallah, mantan menteri olahraga Hassan Osman Riziq dan mantan penasehat presiden Ghazi Salahuddin Atabani harus dikeluarkan, sebab ikut menandatangani memorandum kritik atas kebijakan pemerintah dalam menangani demonstran.
Atabani merupakan penandatangan utama memorandum itu, didukung oleh 30 tokoh politik lainya, yang kemudian dikirimkan ke Presiden Bashir dan dipublikasikan ke masyarakat.
Mereka mengatakan, cara rezim menanggapi demonstran telah mengkhianati fondasi pemerintah yang berasaskan Islam.
Abdallah mengatakan, para penandatangan memorandum itu akan bergabung dengan partai baru.
Sejumlah pensiunan pejabat militer, termasuk Muhammad Ibrahim, pensiunan tentara yang divonis 5 tahun penjara bulan April lalu karena dituduh memimpin upaya kudeta tahun lalu, juga akan bergabung dengan partai baru.
Ibrahim dan orang-orang lainnya yang terlibat dalam percobaan kudeta telah mendapatkan amnesti dari Bashir.
Isi memorandum yang ditandatangani oleh puluhan politisi itu antara lain menuntut dilakukannya penyelidikan atas penembakan warga sipil pelaku demonstrasi menentang kenaikan BBM dan pembatalan kenaikan harga BBM.
Ahmad Ibrahim al-Tahir yang memimpin penyelidikan internal di NCP hari Kamis mengatakan, partai akan mencopot keanggotaan Abdallah, Riziq dan Atabani apabila dewan partai beranggotakan 400 orang menyetujuinya.*
