Hidayatullah.com—Kementerian Dalam Negeri Jerman secara resmi membuka ZITiS, sebuah lembaga pengintaian independen baru yang terdiri dari aparat kepolisan dan dinas rahasia. Akan tetapi sejumlah pihak mengkhawatirkan keberadaannya.
Mendagri Thomas de Maiziere meresmikan sebuah badan keamanan siber baru di Munich hari Kamis (14/9/2017), sebagai bagian dari sentralisasi penanggulangan kejahatan siber dan spionase digital lewat pengingtaian komunikassi massa, data terenskripsi dan pengumpulan data massal.
Akan tetapi, komisioner lembaga perlindungan data yang didirikan pemerintah secara terbuka mengeluhkan bahwa dirinya tidak diajak berunding –sebagaimana yang dijanjikan – tentang lembaga baru yang diberi nama ZITis tersebut.
Komisioner perlindungan data Andrea Vosshoff kepada koran Neue Osnabrücker Zeitung mengatakan bahwa dia tidak bisa menawarkan “penilaian serius atau valid atau evaluasi terhadap proyek ini” meskipun pemerintah telah menjanjikan “partisipasi resmi” kepadanya musim panas lalu, lapor Deutsche Welle.
“Tentu saja proteksi data merupakan elemen utama dari proyek besar semacam itu,” kata Peter Schaar –pendahulu Vosshoff, kepada Deutsche Welle. “Sangat disayangkan jika komisioner perlindungan data yang terkait tidak diberi kesempatan terlibat sebagaimana mestinya.”
Baca Juga
ZITiS bukan investasi main-main,. Sekitar 10 juta euro akan dikucurkan ke lembaga ini pada tahun pertama saja, dengan 120 posisi dan jabatan tersedia langsung. Pemerintah ingin menambah personelnya menjadi 400 sebelum tahun 2022. Badan itu dirancang sebagai sumber daya teknologi bagi dinas-dinas keamanan Jerman lainnya, yang semuanya berada di bawah satu naungan Kementerian Dalam Negeri.
Frank Herrmann, politisi dari Partai Pembajak, mengacungi jempol keberanian Vosshoff berterus terang kepada publik.
Herrmann mengaku khawatir, terutama karena ZITiS menjadi sebuah lembaga keamanan independen, yang tidak diatur oleh undang-undang apapun. “Kita memiliki undang-undang untuk BKA, undang-undang BND,” kata Herrmann menunjuk kepolisian dan dinas intelijen Jerman. “Semua institusi itu diatur dengan undang-undang yang mengatakan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hal seperti itu tidak ada pada ZITiS.”*
