Hidayatullah.com–Pengadilan Mesir hari Senin menguatkan hukuman mati bagi 20 kelompok Islam yang dituduh membunuh 13 polisi selama aksi menentang kudeta militer Presiden Mohammad Mursi pada 2013 yang dilakukan Jenderal Abdul Fattah al Sisi.
“Putusan itu bersifat final dan tidak dapat diajukan banding,” kata seorang pejabat pengadilan dikutip Middle East Eye.
Putusannya juga termasuk hukuman seumur hidup untuk 80 orang, termasuk seorang wanita, atas tuduhan yang sama, termasuk beberapa pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin.
Pengadilan juga memvonis 80 orang hukuman penjara 25 tahun dan 34 hingga 15 tahun lebih, masing-masing di penjara atas insiden Kerdassa.
Kasus ini terkait dengan peristiwa dikenal sebagai “Pembantaian Kersada”, ketika sekelompok pengunjuk rasa menyerbu kantor polisi Kersada di Giza pada Agustus 2013.
Baca Juga
Baca: Pengadilan Mesir Hukum Penjara Pemimpin Ikhwanul Muslimin
Demonstran berkumpul di kantor polisi Kersada pada 14 Agustus ketika ada berita bahwa pasukan keamanan Mesir mulai menembaki demonstran di Alun-alun Raba’a al-Adawiya mulai disebarkan.
Pasukan keamanan secara brutal membubarkan unjuk rasa pro demokrasi di Kairo yang berujung pada tewasnya sekitar 1.000 orang.
Beberapa jam setelah pembantaian massa, sekelompok orang menyerang sebuah kantor polisi di Kerdassa, Kairo. Sebanyak 13 polisi tewas.
Para terdakwa pada awalnya dinyatakan bersalah menyerbu kantor polisi pada bulan Desember 2014, putusan yang telah diajukan banding dua kali. Putusan Pengadilan Kasasi bersifat final dan tidak dapat diajukan banding.
Baca: Pengadilan Mesir Tolak Banding Hukuman Pemimpin Ikhwanul Muslimin
“Eksekusi 20 orang sudah dekat jika Presiden Abdel-Fattah al-Sisi tidak mencabut putusan,” Ahmed Attar, seorang peneliti hak asasi manusia di Mesir Koordinasi untuk Hak dan Kebebasan (ECRF), mengatakan kepada Middle East Eye.
Sebelum ini, pengadilan di Kairo memvonis mati 183 orang. Namun pengadilan yang lebih tinggi menghapus vonis itu pada 2016 seiring seruan internasional untuk menggelar persidangan ulang terhadap 149 tersangka.
Namun 13 dari 149 tersangka itu divonis mati oleh pengadilan kriminal di Kairo. Vonis mati akan diinformasikan ke Mufti Agung Mesir.
Sejak 2013, sejumlah pengadilan di Mesir memvonis mati ribuan pendukung Al Ikhwan al Muslimun an kelompok pro demokrasi setelah tergulingnya Mursi.
Al Sisi – pemimpin kudeta militer dalam penggulingkan Presiden Mohammad Mursi– kemudian menjadi presiden, dimana sekarang memiliki waktu dua minggu untuk dapat menyetujui, menolak, atau mengurangi hukuman, kata Attar.
Putusan pengadilan hari Senin membawa jumlah total tahanan politik di penjara kematian di Mesir menjadi 57, menurut penghitungan terakhir oleh ECRF.
Human Rights Watch (HRW) mengutuk kasus tersebut dari awal, dan menggambarkannya sebagai pengadilan massal yang tidak memiliki persyaratan pengadilan yang adil.
“Hukuman mati massal secara cepat kehilangan sistem peradilan Mesir untuk reputasi apa pun yang pernah dimilikinya,” kata Sarah Leah Whitson, Direktur HRW Timur Tengah dan Afrika Utara, ketika putusan itu disahkan pada 2014.
“Alih-alih menimbang bukti terhadap setiap orang, hakim menghukum terdakwa secara massal tanpa memperhatikan standar pengadilan yang adil.”
Kerusuhan Kerdasa 2013 hanyalah salah satu dari serangkaian pembantaian pihak militer yang dilakukan pada hari itu.
Awal bulan ini sebuah pengadilan Mesir juga memvonis hukuman mati terhadap 75 orang dalam sebah persidangan massal terbesar sejak 2011 yang menggulingkan presiden lama Hosni Mubarak.*
