Hidayatullah.com–Pemimpin Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim memperingatkan tentang keberadaan apa yang disebut kelompok ‘super liberal’ di negaranya, yang menyuarakan dengan suara keras dan mendesak tuntutannya untuk dipenuhi.
Tanpa merujuk secara khusus kepada pihak mana pun, Anwar mengatakan orang-orang ‘super liberal’ sering mengeluarkan permintaan dan menuntut agar mereka diikuti dan mencela pandangan orang lain terhadap mereka.
“Bila kita (golongan selain super liberal) tegur mereka ini, kita pula diserang tampaknya negara ini dia punya. Saya jawab (kepada mereka), kita ini wakil mayoritas dalam negara ini dan kita bangkit menyatakan bahwa dalam negara ini kita juga berhak untuk menyuarakan pandangan, “katanya saat berbicara tentang program Kuliah Negara 2018, hari Selasa, 25 September 2018, dikutip The Star.
Kelompok itu mengatakan dia baru-baru ini menyuarakan pandangannya mengkritik kepindahannya dalam pemilihan parlemen di wilayah Port Dickson.
Dalam ceramah bertajuk ‘Malaysia Baru Menuju Memperkuat Negara Bangsa’, Anwar juga menegaskan pemerintah koalisi Pakatan Harapan (PH) akan terus mempertahankan bahasa Malaysia yang merupakan bahasa resmi nasional dan berkomitmen untuk memartabatkan posisinya.
Namun, ia menjelaskan bahwa itu tidak berarti bahwa bahasa lain seperti bahasa Inggris dan Mandarin terpinggirkan, tetapi harus dikuasai sebagai bahasa kedua.
“Agar tidak meremehkan bahasa nasional, itulah prinsip utama yang saya percaya Insya-Allah dari pemerintah baru, Pakatan Harapan akan tetap,” tegasnya.
Dalam sesi tanya-jawab setelah program, Anwar bersikeras bahwa hal-hal yang diatur dalam Konstitusi Federal tidak dapat diselesaikan oleh pihak mana pun.
Menjawab pertanyaan salah seorang peserta dalam program itu yang menyuarakan kekhawatirannya terhadap hal-hal terkait orang Melayu dalam konstitusi ketika era Malaysia baru, Anwar menjelaskan keempat pemimpin utama partai komponen PH sudah setuju tentang hal itu sewaktu hendak membentuk pemerintah.
“Berkenaan raja-raja Melayu, ada kekhawatiran sebab ada yang menegur, ada yang mengkritik, tapi belum ada satu pun usaha dari PH untuk merasionalisasi institusi raja karena kita sudah bersumpah, menandatangani perjanjian untuk mempertahankan institusi kerajaan dan Konstitusi,” katanya.
Sebelum ini, koalisi oposisi Malaysia, Barisan Nasional (BN), berusaha memboikot pemilihan anggota parlemen untuk daerah Port Dickson, di mana Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim, mencalonkan diri.
Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, sebagai ketua BN, mengatakan koalisi tersebut memutuskan tak mencalonkan kandidatnya sebagai bentuk protes terhadap permainan politik koalisi pemerintah.
Anggota parlemen Port Dickson yang berasal dari fraksi PKR sengaja mengundurkan diri agar bisa memuluskan jalan Anwar untuk kembali menjadi anggota legislatif.
Koalisi pemerintah Pakatan Harapan (PH) memutuskan mencalonkan Anwar dalam pemilihan parlemen setelah seorang anggota Dewan Rakyat Malaysia, Danyal Balagopal Abdullah, mengundurkan diri.
Dalam jumpa pers dua pekan lalu, Danyal mengaku keputusannya itu dilakukan demi melancarkan jalan Anwar kembali sebagai anggota Dewan Rakyat.
“Saya percaya Anwar akan memenangkan kursi tersebut dan menjadi anggota parlemen untuk Port Dickson, dan akhirnya menjadi perdana menteri ke-8 kita,” tutur Danyal dalam jumpa pers di Putrajaya, Rabu (12/09/2018).*
