Hidayatullah.com—Para pejabat di Kedutaan Amerika Serikat di Kamboja dipersilahkan meninggalkan negara itu apabila mereka tidak suka di sana, kata seorang jubir pemerintah Kamboja hari Kamis (1/8/2019), menyusul kritikan oleh para diplomat AS yang menuding pemilu 2018 di negara itu dipenuhi kecurangan.
Partai Rakyat Kamboja (CCP) pimpinan Perdana Menteri Hun Sen memenangkan semua 125 kursi di parlemen dalam pemilu tahun lalu.
Kelompok-kelompok peduli HAM menuding pemilu tersebut sangat tidak adil dikarenakan partai oposisi utama dibubarkan oleh pemerintah yang dikuasai Hun Sen.
Para pejabat AS seharusnya tidak membuat komentar “tidak beradab” semacam itu, kata jubir pemerintah Phay Siphan.
“Meskipun (negara) kita berteman, apabila para pejabat itu tidak suka Kamboja, mereka seharusnya berkemas dan pergi. Biar saya tegaskan: Kami tidak mengharapkan kedatangan kalian,” kata Siphan dalam konferensi pers rutin hari Kamis seperti dikutip Reuters.
Siphan mengatakan dia merujuk sebuah cuitan di Twitter bulan lalu oleh Presiden AS Donald Trump yang mengatakan kepada empat wanita anggota Kongres AS dari etnis minoritas agar “kembali ke tempat asal” ke “tempat-tempat yang sangat buruk dan dijangkiti kriminalitas di mana mereka berasal”.
“Kami juga punya hak berbicara seperti Presiden Donald Trump. Sederhana saja. Jika Anda tidak suka di sini, pergilah,” kata Siphan.
Kamboja selama bertahun-tahun menghadapi kritikan soal pelanggaran HAM dan sikapnya yang semakin cenderung ke China untuk urusan dukungan diplomatik dan finansial.
Hubungan militernya dengan China sangat mengkhawatirkan Amerika Serikat, terlebih soal kesepakatan rahasia izin penggunaan sebuah pangkalan laut di Kamboja oleh China. Hun Sen membantah ada kesepakatan seperti itu.*
