Hidayatullah.com–Lebih dari setengah penduduk Zimbabwe yang berjumlah 14 juta sangat kekurangan makanan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Persedian bantuan pangan yang disedikannya akan segera habis pada akhir Februari.
Jutaan orang di Zimbabwe terancam kekurangan makanan dalam beberapa pekan jika masyarakat internasional tidak menyalurkan dana untuk pangan ke negara Afrika itu, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa hari Senin (30/12/2019) memperingatkan warga dunia.
Hampir delapan juta orang atau setengah dari penduduk Zimbabwe saat ini mengalami gangguan keamanan pangan, kata World Food Programme (WFP).
Niels Balzar, wakil direktur WFP di Zimbabwe, mengatakan krisis pangan kali ini –yang terburuk kurun 10 dekade terakhir– diakibatkan oleh kekeringan dan juga kesalahan tata kelola pangan selama pemerintahan Robert Mugabe.
Balzar mengatakan WFP memerlukan lebih dari $200 juta untuk membantu mereka yang membutuhkan pada paruh pertama tahun 2020 saja. Angka itu jauh lebih besar dari bantuan yang ada saat ini yaitu 4,1 juta, lansir DW.
Baca Juga
“Kami akan kehabisan stok makanan pada akhir Februari, bertepatan dengan puncak dari musim kelaparan, ketika kebutuhan sedang tinggi-tingginya,” kata Balzar.
WFP mengatakan hasil panen jagung pada 2019 hanya setengah dari hasil panen tahun sebelumnya, dan panen keseluruhan bahan pangan serealia hanya mecukupi setengah dari total kebutuhan nasional. Hujan yang ditunggu-tunggu datangnya lambat dan kalaupun turun jumlahnya tidak mencukupi. Lebih parah lagi, diperkirakan cuaca dalam beberapa pekan mendatang cenderung panas dan kering yang akan berlangsung lama sehingga mengancam hasil panen bulan April.
Tidak hanya itu, inflasi menyebabkan harga-harga barang kebutuhan pokok sulit dijangkau kebanyakan orang Zimbabwe. Contohnya, harga roti yang merupakan makanan pokok sekarang 20 kali lebih mahal dibanding enam bulan lalu.
Akibat krisis ekonomi yang begitu luas, keluarga-keluarga di Zimbabwe harus mengurangi makan, mengeluarkan anak-anak dari sekolah karena tak ada uang dan terjebak hutang yang tidak dapat mereka lunasi, kata WFP.*
