Hidayatullah.com–Puluhan ribu pendukung oposisi hari Ahad (18/10/2020) menggelar untuk rasa di ibukota Karachi mendesak mundur PM Pakistan Imran Khan, yang mereka tuding didudukkan oleh militer lewat pemilu 2018 yang penuh kecurangan.
Sembilan partai oposisi besar bulan lalu bergabung dalam sebuah platform yang mereka namakan Pakistan Democratic Movement (PDM) guns memulai kampanye agitasi melawan pemerintah.
“Kamu merampas pekerjaan dari rakyat. Kamu merampas makanan dua kali sehari dari rakyat,” kata tokoh oposisi Maryam Nawaz tentang PM Khan ketika berorasi di depan massa pendukung pada demonstrasi kedua dalam kurun tiga hari di Karachi. Wanita itu merupakan anak perempuan Nawaz Sharif, yang pernah tiga kali menjabat perdana menteri.
“Para petani kita kelaparan di rumah-rumah mereka… Para pemuda kita kecewa,” kata tokoh oposisi lain, Bilawal Bhutto Zardari, yang merupakan anak lelaki dari mendiang perdana menteri Benazir Bhutto.
Unjuk rasa itu dilakukan di tengah-tengah kesulitan ekonomi Pakistan, yang sedang mengalami inflasi dua digit dan pertumbuhan negatif, yang dituding sebagai kesalahan pemerintahan Imran Khan.
“Inflasi telah mematahkan punggung-punggung rakyat miskin, memaksa banyak orang untuk mengemis agar mendapatkan makanan bagi anak-anaknya,” kata Faqeer Baloch, 63, Dalam aksi protes itu seperti dilansir Reuters.
“Sekarang sudah saatnya pemerintahan saat ini pergi,” ujarnya sementara kerumunan massa berteriak, “Pergilah Imran, pergi!”
Aksi unjuk rasa di Karachi itu menyusul demonstrasi yang dilakukan aliansi itu hari Jumat di kota Gujranwala, yang merupakan aksi protes terbesar terhadap Khan sejak dia menjabat.
Berbicara lewat sambungan video dari tempat pengasingannya di London, Inggris, menyapa kerumunan massa di Gujranwala, Nawaz Sharif menuding pimpinan angkatan darat Jenderal Qamar Javed Bajwa mencurangi pemilu 2018 dan mengatur pelengseran dirinya pada tahun 2017, dalam upaya yang katanya digaungkan lewat dakwaan-dakwaa pidana terhadap dirinya oleh aparat kehakiman.
Maryam Nawaz mengatakan partainya tidak anti-militer, tetapi dia menegaskan bahwa penghormatan tidak akan diberikan partainya kepada pihak-pihak yang menghancurkan surat suara dengan sepatu-sepatu bot mereka.
Imran Khan, yang memenangkan pemilu dengan agenda pemberantasan korupsi yang merajalela di Pakistan –yang selama ini diyakini marak terjadi di era perdana menteri Bhutto dan Sharif. Dia membantah militer membantu kemenangannya.
Pihak militer, yan membantah ikut campur mengatur suara pemilu, belum menanggapi tuduhan yang diutarakan keluarga Sharif.
Pakistan akan menggelar pemilu selanjutnya pada tahun 2023, di mana politisi-politisi dari keluarga kaya raya Sharif dan Bhutto bernafsu kembali menduduki puncak kekuasaan negara bekas jajahan Inggris tersebut.*