Hidayatullah.com | KEDUTAAN China di Washington pekan ini menyatakan bahwa kebijakan represif terhadap minoritas Uighur di China barat termasuk memasang alat kontrasepsi pada para wanita etnis Uighur. Kebijakan ini dirancang untuk menghentikan wanita Uighur menjadi “mesin pembuat bayi”, demikian pemerintah China memberikan julukan.
“Studi menunjukkan bahwa dalam proses pemberantasan ekstremisme, pikiran perempuan Uighur di Xinjiang dibebaskan dan kesetaraan gender serta kesehatan reproduksi dipromosikan, membuat mereka tidak lagi menjadi mesin pembuat bayi. Mereka lebih percaya diri dan mandiri, ”menurut sebuah unggahan melalui akun Twitter resmi kedutaan hari Kamis (07/01/2021) dikutip laman The Washington Times.
Ciutan tersebut menyertakan tautan ke sebuah laporan di Global Times, media yang berafiliasi dengan Partai Komunis China yang mengatakan penurunan tingkat kelahiran dan tingkat pertumbuhan populasi alami di Xinjiang “mengakibatkan pemberantasan ekstremisme agama.” Laporan tersebut didasarkan pada studi tentang perubahan populasi di Xinjiang, di mana para pejabat AS mengatakan lebih dari 1 juta etnis Muslim Uighur telah ditempatkan di kamp konsentrasi dan menghadapi penindasan sebagai bagian dari kampanye kontra-terorisme pemerintah China.
Seorang juru bicara kedutaan China tidak berkomentar tentang penggunaan istilah “mesin pembuat bayi” untuk menggambarkan wanita Muslim Uighur. Tetapi juru bicara itu membantah laporan para peneliti barat bahwa China terlibat dalam sterilisasi paksa dan praktik pengendalian populasi yang meragukan lainnya di Xinjiang.
Baca: Negara-negara Teluk mengorbankan Muslim Uighur demi Uang China
Sarjana Jerman dan pakar China Adrian Zenz mengatakan pemerintah Cina terlibat dalam pengendalian populasi orang Uighur. “Rezim pengendalian populasi yang dilembagakan oleh otoritas [Partai Komunis China] di Xinjiang bertujuan untuk menekan pertumbuhan populasi minoritas sambil meningkatkan populasi Han melalui peningkatan kelahiran dan migrasi masuk, tindakan kejam yang memaksakan metode pengendalian kelahiran bedah untuk memungkinkan negara meningkat atau menurun pertumbuhan populasi minoritas sesuka hati, seperti membuka atau menutup keran, ” tulis Zenz dalam laporan yang dirilis pada bulan Juni.
Penelitian oleh Xinjiang Development Research Center, sebuah lembaga milik pemerintah China, menyatakan bahwa “ekstremisme” telah mengakibatkan penolakan terhadap “keluarga berencana” di antara penduduk setempat. Pemberantasan ekstremisme telah memberi perempuan Uighur “lebih banyak otonomi saat memutuskan apakah akan memiliki anak”.
Laporan tersebut mengatakan bahwa perubahan tersebut bukanlah hasil dari “sterilisasi paksa”, seperti yang diklaim oleh beberapa sarjana Barat. Menurut Global Times, kebijakan keluarga berencana yang tidak disebutkan “diterapkan sepenuhnya” di wilayah tersebut di bawah hukum China.
Peraturan yang diberlakukan pada tahun 2017 di China bagian barat menyatakan bahwa semua kelompok etnis diwajibkan untuk menerapkan kebijakan keluarga berencana. Kebijakan ini mewajibkan pasangan di kota untuk memiliki dua anak dan di daerah pedesaan tiga anak.
Baca:Kepala Hak Asasi PBB Mengungkap Kekhawatiran tentang Laporan Penderitaan Muslim Uighur di Xinjiang
Penggunaan kontrasepsi, ligasi tuba dan alat kontrasepsi dalam rahim mengakibatkan penurunan angka kelahiran dari 1,6% pada 2017 menjadi 1% pada 2018. Laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,1% menjadi 0,6%.
Secara keseluruhan, jumlah orang Uighur, kelompok etnis yang sebagian besar Muslim yang menurut para pendukungnya berusaha memulihkan Turkistan Timur merdeka di wilayah tersebut, meningkat dari 10,2 juta pada 2010 menjadi 12,7 juta pada 2018. Global Times mengklaim, pengurangan kelahiran disebabkan “lebih pada pilihan pribadi daripada kebijakan pemerintah,” tulisnya.
Bulan Juni lalu mencuat lamporan bahwa Pemerintah China memaksa perempuan Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang untuk memasang alat kontrasepsi sebagai upaya ‘membatasi populasi Muslim Uighur”. Laporan yang dirilis peneliti Adrian Zenz ini memunculkan seruan internasional agar PBB melakukan penyelidikan.
Laporan Zenz dilandaskan pada kombinasi data regional resmi, dokumen kebijakan, dan wawancara dengan sejumlah perempuan etnis minoritas di Xinjiang. Laporan itu menuduh bahwa perempuan Uighur dan etnis minoritas lainnya diancam akan ditahan di kamp karena menolak mengaborsi kehamilan yang melebihi kuota kelahiran.
Baca: Pemasok Produk Apple di China ‘Menggunakan Tenaga Kerja Paksa Muslim Uighur’
Dia juga mengatakan perempuan yang memiliki kurang dari dua anak – sesuai aturan hukum – dipasangi alat kontrasepsi dalam rahimnya tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Sementara perempuan lainnya dipaksa menerima operasi sterilisasi.
“Sejak razia dengan kekerasan yang dimulai akhir 2016 telah mengubah Xinjiang menjadi sebuah negara polisi yang kejam, laporan-laporan saksi mata tentang campur tangan negara terhadap kehamilan telah menyebar kemana-mana,” ungkap laporan itu dikutip BBC.
Analisa Zenz tentang data, pertumbuhan populasi alami di Xinjiang telah menurun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Analisis juga menunjukkan tingkat pertumbuhan pada dua wilayah Uighur terbesar anjlok 84% antara 2015 dan 2018 dan semakin menurun pada 2019.
“Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ada kezaliman di sana,” kata Zenz kepada kantor berita Associated Press. “Ini adalah bagian kampanye kontrol yang lebih luas untuk menaklukkan orang-orang Uighur.”
Investigasi BBC pada 2019 menunjukkan bahwa anak-anak di Xinjiang secara sistematis dipisahkan dari keluarga masing-masing dalam upaya mengisolasi mereka dari komunitas Muslim.*
