Hidayatullah.com — Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah memperintahkan militer dan pasukan keamanan untuk “menghabisi” dan “membunuh” semua pemberontak komunis di negaranya. Pernyataannya ini memicu kekhawatiran akan gelombang pertumpahan darah baru yang mirip dengan perang mematikan Filipina melawan narkoba.
“Saya telah memberi tahu militer dan polisi, bahwa jika terlibat baku tembak dengan pemberontak komunis, bunuh mereka, pastikan kalian membunuh mereka, dan menghabisi mereka jika mereka masih hidup,” kata Duterte pada Jumat, dalam rapat pemerintah yang bertujuan melawan komunisme.
“Lupakan hak asasi manusia. Itu perintah saya. Saya bersedia dipenjara, tidak masalah,” tandasnya, berbicara dalam bahasa asli Visayan yang biasa digunakan di pulau selatan Mindanao, di mana rapat dilangsungkan.
“Saya tidak ragu melakukan hal-hal yang harus saya lakukan.”
“Kalian semua bandit. Kalian tidak punya ideologi. Bahkan China dan Rusia sekarang adalah kapitalis,” ucap Duterte, menujukan perkataannya kepada para pemberontak komunis.
Baca Juga
Di saat yang sama, dia menjanjikan mereka pekerjaan, tempat tinggal dan mata pencaharian jika mereka menyerah.
Pemberontakan yang terjadi berpuluh tahun
Pemberontak komunis telah berperang melawan pemerintah di Filipina sejak 1968 – salah satu pemberontakan Maois paling lama di dunia. Menurut pihak militer, pemberontakan telah merenggut lebih dari 30.000 nyawa selama 53 tahun terakhir.
Beberapa presiden telah berupaya menyelesaikan konflik ini namun gagal mencapai kesepakatan damai dengan pemberontak, yang pemimpinnya, Jose Maria Sision sekarang mengasingkan diri di Belanda.
Ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, Duterte berjanji akan mengakhiri pemberontakan melalui perundingan damai, menegaskan hubungannya dengan para komandan pemberontak ketika dia masih menjabat sebagai walikota Kota Davao di Mindanao, di mana pemberontakan komunis masih aktif.
Setelah menjabat, Duterte memerintahkan perundingan langsung dengan komunis, hanya berakhir dengan baku tembak antara militer dan pemberontak.
Menyusul bentrokan sengit antara pasukan pemerintah dan pemberontak pada tahun 2017, Duterte membatalkan proses perdamaian dan kemudian menandatangani proklamasi yang menyebut para petempur komunis sebagai “teroris”.
Dia juga membujuk pasukan pemerintah untuk menembak pemberontak perempuan di alat kelamin mereka sebagai hukuman, dan menawarkan hadiah untuk setiap pemberontak yang terbunuh.
Baca juga: Duterte Setujui ‘UU Otonomi Bangsamoro’, Mewadahi Minoritas Islam
Kemudian pada tahun 2018, satuan tugas khusus melawan komunisme dibentuk oleh presiden untuk memburu para pemberontak dan pendukungnya.
Namun, para kritikus dan aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa badan khusus itu juga dikerahkan untuk melawan politisi berhaluan kiri arus utama dan kritikus Duterte lainnya.
Beberapa pejabat administrasi Duterte juga telah dituduh “tanpa pandang bulu” mencap siapa pun yang mengkritik presiden, termasuk akademisi, jurnalis dan aktivis, sebagai “komunis”.
Dengan ancaman terbarunya pada hari Jumat, sekarang ada kekhawatiran bahwa hal itu dapat memicu lebih banyak kekerasan serupa dengan perang melawan narkoba, yang menurut pemerintah dan kelompok hak asasi telah menewaskan antara 6.000 dan lebih dari 27.000 orang.
Pada tahun 2020, pemerintahan Duterte juga berhasil mendorong pengesahan Undang-Undang Anti-Teror, yang telah diperingatkan oleh beberapa analis hukum dapat juga digunakan sebagai payung hukum untuk lebih banyak pelanggaran pemerintah.
Dalam pidatonya pada hari Jumat, Duterte mengakui bahwa dia “tidak mengerti” apa yang diperjuangkan para pemberontak.
“Kalian telah berjuang dalam 53 tahun terakhir dan sekarang, saya sudah memiliki cicit dan Kalian masih berjuang,” katanya.
“Kalian ingin menggulingkan pemerintah? Kalian bahkan tidak punya perahu.”*
