Hidayatullah.com—Jenderal yang memimpin kudeta militer 1 Februari lalu telah mengangkat dirinya sendiri sebagai perdana menteri Myanmar dan mengatakan status darurat kemungkinan akan berlaku sampai Agustus 2023.
Dalam pidato berdurasi satu jam, Jenderal Min Aung Hlaing bersikukuh mengatakan kondisi negara Myanmar stabil dan dia berjanji akan menyelenggarakan pemilu multipartai yang bebas dan adil, lapor BBC Ahad (1/8/2021).
Akan tetapi, dia menyebut partai yang digulingkannya – National League for Democracy (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi – dan para pendukungnya bertindak seperti teroris dan bukannya mengikuti aturan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui pemilu terakhir yang dimenangkan NLD menurut junta militer tidak sah dan penuh dengan kecurangan.
Dalam pidatonya Min Aung Hlaing menuding mereka yang menentang kudeta sengaja menyebarkan Covid-19.
Dia menyebut “berita palsu dan misinformasi disebarkan lewat media sosial” tentang kebijakan Covid pemerintahannya, menyebutnya sebagai “alat bioterorisme”.
Koresponden BBC Jonathan Head di Bangkok melaporkan bahwa pidato panjang itu terdengar aneh, pasalnya segala macam disinggung, mulai dari perlunya menambah tanaman kapas dan bawang sampai kecaman terhadap mereka yang ditudingnya berusaha merusak tradisi bangsa Myanmar.
Soal Covid, jenderal itu mengatakan wabah bisa diatasi dengan memperbanyak vaksinasi, penambahan libur nasional, dan fia mengajak seluruh rakyat agar bekerja sama secara harmonis.
Namun, kenyataannya di lapangan banyak tenaga medis yang ditangkap dan dipecat karena protes menolak kudeta, sementara pasien yang meminta perawatan Covid di rumah sakit diusir oleh militer sehingga banyak warga yang meninggal di rumah.*
