Hidayatullah.com — Penjabat menteri dalam negeri Afghanistan pada Rabu (15/09/2021) bertemu dengan kepala Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) dan perwakilan khusus Sekjen PBB untuk keamanan untuk membahas sejumlah masalah. Di antaranya termasuk pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara yang dilanda perang itu, kata pejabat Taliban, lansir Anadolu Agency.
Ini adalah pertemuan pertama antara utusan khusus PBB Deborah Lyons dan penjabat Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani sejak pengumuman Taliban tentang pemerintahan sementara baru di Afghanistan pekan lalu.
Suhail Shaheen, juru bicara kantor politik Taliban di Doha, mentweet pada hari Kamis bahwa Lyons dan Haqqani “membahas situasi yang sedang berlangsung di Afghanistan dan bantuan kemanusiaan”.
Haqqani meyakinkan bahwa personel PBB dapat melakukan pekerjaan mereka tanpa rintangan dan memberikan bantuan penting kepada rakyat Afghanistan, kata pernyataan itu, menambahkan: “Dia menekankan untuk tetap terlibat dengan komunitas internasional.”
Pertemuan itu juga menekankan bahwa PBB harus mengakui pemerintah yang baru dibentuk di Afghanistan dan bekerja sama dengannya, media lokal Afghanistan melaporkan.
Baca Juga
Menurut Tolo News, pertemuan itu juga membahas penghapusan daftar hitam PBB, penerapan kesepakatan damai Doha, dan pelepasan mata uang beku Afghanistan untuk perbankan dan pembangunan ekonomi.
Pemerintahan baru bersikeras bahwa AS tetap berkomitmen pada perjanjian Doha dan sanksi terhadap pejabat pemerintah harus dicabut, tambahnya.
Sanksi internasional diberlakukan pada tahun 1999 ketika Taliban berkuasa di Kabul dan telah menegakkan peraturan Islam di seluruh negeri.
Setidaknya 14 anggota pemerintah sementara Taliban, termasuk penjabat Perdana Menteri Mullah Mohammad Hasan Akhund dan dua wakilnya, ada dalam daftar hitam Dewan Keamanan PBB, yang mencakup larangan bepergian dan pembekuan aset.
Penjabat Menteri Dalam Negeri Sirajuddin Haqqani mendapat hadiah $10 juta, sementara penjabat Menteri Pertahanan Mullah Mohammad Yaqoob, penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, dan wakilnya Sher Mohammad Abbas Stanikzai semuanya dikenai sanksi oleh Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB 1988.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
